TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sambutan ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada tiga solusi untuk mengamankan perekonomian negara. (Baca: BBM Batal Naik, Subsidi Naik Rp 300 T)
Pertama, solusi yang terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak. "Kita harus mengurangi secara signifikan penggunaan BBM," ujarnya di Jakarta, Kamis, 26 April 2012.
Solusi kedua adalah peningkatan penerimaan dan pendapatan negara. "Saya melihat masih ada yang perlu kita optimalkan," kata Yudhoyono.
Dan solusi ketiga, kata Presiden, mengupayakan penghematan atas pembiayaan di wilayah masing-masing oleh semua jajaran pemerintahan dan pemerintah daerah. Ketiga solusi inilah yang harus dijalankan untuk mengamankan APBN.
Menurut Yudhoyono, tiga solusi untuk mengamankan perekonomian negara itu dilatarbelakangi adanya mismatch dalam APBNP 2012. Mismatch yang dimaksud terjadi karena dua hal. Pertama, adanya asumsi, penerimaan dan pendapatan, subsidi, serta defisit yang sudah disetujui dalam anggaran perubahan. Kedua, harga BBM diputuskan tak naik tahun ini sesuai dengan anggaran. "Apa yang terjadi, antara satu dan dua itu ada yang tidak klop," kata dia.
Akibatnya, jika harga bahan bakar tidak naik dan didiamkan, subsidi BBM dan listrik akan melonjak tajam. "Jika dibiarkan saja, subsidi jebol dan APBN tidak aman.”
Anggota Komisi Energi DPR, Satya W. Yudha, mengatakan asumsi APBN Perubahan disusun dengan adanya kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter. Menurut dia, jika harga BBM tak naik, subsidi energi bisa melonjak menjadi Rp 290 triliun. “Di rapat Badan Anggaran, DPR sepakat pada asumsi pertama. Namun, di Paripurna, usulan kenaikan BBM terganjal,” ujarnya Kamis, 26 April 2012 kemarin. Dampaknya, pemerintah kelimpungan karena asumsi yang sudah disepakati di Badan Anggaran tak diubah.
ALI NY | AKBAR TRI KURNIAWAN | PRIHANDOKO | M. ANDI PERDANA
Berita terkait:
Pendukung Anas Bentrok dengan Wartawan di KPK
Anas: Disudutkan Tak Harus Tersudut
KPK Diminta Usut Brotoseno dalam Kasus Wisma Atlet
Ditanya Hambalang, Anas Jawab Bukan Calo Tanah
PKS: KPK Harus Menahan Angelina Sondakh
Di Berlin, Komisi I DPR ke Pusat Fashion Lafayette
Video Protes PPI Jerman: DPR Seperti Orang Kampung
Inilah 10 Anggota DPR yang Ditolak di Jerman
PPI Jerman Tolak Kunjungan Anggota DPR
