TEMPO Interaktif, Jakarta:Keputusan untuk mengoperasikan kembali atau justru akan menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL), dulu bernama PT Inti Indorayon Utama, akan ditentukan pada sidang kabinet terbatas, Kamis (9/1). Demikian pernyataan Ketua Tim Sosialisasi Pengoperasian PT TPL yang juga Menakertrans, Jacob Nuwa Wea di Jakarta, Selasa, (7/1). Menurut Jacob, PT TPL pantas beroperasi kembali karena mayoritas masyarakat Tobasa, yang jumlahnya lebih dari 300 ribu jiwa, menginginkannya. Sedangkan yang menolak hanya 300-an orang. Itu pun dari luar Tobasa, ujarnya. Namun, Jacob merasa bingung atas sikap sejumlah elit Tobasa yang menentang PT TPL. Jika mereka menentang, Jacob menyarankan, mereka membentuk tim independen untuk mengawasi PT TPL. Jacob mengatakan, dirinya telah bertemu dengan penduduk setempat, di Balige, Sumut, beberapa waktu lalu. Hasilnya, sekitar 7000 warga mendesak PT TPL dibuka kembali. Ini dikarenakan perusahaan itu tidak lagi memproduksi rayon yang selama ini dianggap. Karena pemerintah mensyaratkan pengoperasional TP TPL harus ramah lingkungan dan memberi manfaat bagi penduduk setempat, ujarnya. Jacob terlibat dalam proses pengoperasian kembali PT TPL sejak pemerintahan Megawati. Dalam Sidang Kabinet Mei 2002 ia diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya, anggota tim sosialisasi pengoperasian kembali PT Toba Pulp Lestari (tim 11), Sabam Leo Batubara dan Jorang Sirait, menduga telah terjadi konspirasi internasional agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) tidak beroperasi kembali. Aksi itu memanfaatkan sejumlah elit dan masyarakat Toba Samosir (Tobasa). Keduanya menduga, mereka telah dimanfaatkan oleh perusahaan pulp internasional untuk menghancurkan pabrik pulp Indonesia, khususnya PT TPL. "Saya melihat ada rencana ke arah itu," kata Jorang. Penutupan sementara operasi PT IIU dilakukan pada masa Presiden Habibie. Kemudian Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba ditugasi untuk mengaudit PT IIU. Hasilnya akan digunakan pemerintah untuk mengambil keputusan final terhadap keberadaan perusahaan itu. Presiden Abdurrahman Wahid, dalam sidang kabinet 10 Mei 2000 lalu, yang dipimpin oleh wakil Presiden Megawati memutuskan PT TPL (pengganti PT IIU) boleh beroperasi tetapi hanya memproduksi pulp saja. Terakhir, Presiden Megawati menunjuk Menakertrans Jacob Nuwa Wea untuk melakukan sosialisasi pengoperasian kembali PT TPL. Tim 11 menilai, pemerintah sebenarnya bisa menghentikan pengoperasian kembali TPL. Konsekwensinya, pemerintah harus memberikan ganti rugi investasi US$600 juta. Selain itu, Sumatera Utara juga terancam masuk daftar hitam investor dunia. Karena itu, tim tersebut mengusulkan agar PT TPL beroperasi kembali. Leo memastikan, PT TPL yang akan beroperasi memiliki konsep baru. PT TPL berjanji akan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menyediakan bantuan dana, mengutamakan SDM warga setempat. PT TPL juga menawarkan sejumlah alternatif. Antara lain, memperjuangkan agar 80% dana setoran pajak ke daerah. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room