TEMPO.CO, Surakarta - Tim Pengendali Inflasi Daerah Surakarta mulai menyiapkan langkah untuk meredam gejolak inflasi di Surakarta, terutama jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi naik per 1 April 2012.
Sekretaris tim pengarah, Doni Joewono, mengatakan ada 5 program kerja utama yang akan digarap. Kelima program itu meliputi pengawasan pasokan, pemetaan distribusi dan struktur pasar, pembentukan ekspektasi positif di masyarakat, survei dan riset, serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait.
“Salah satu hal yang utama adalah memastikan pasokan bahan makanan lancar dan menjaga ketersediaan pangan,” ujar Doni, Selasa, 20 Maret 2012. Menurut dia bahan makanan masih menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi inflasi.
Terlebih kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini mendorong inflasi meningkat. Untuk menjaga ekspektasi masyarakat, dia menyarankan perlunya membuat informasi harga yang terus diperbarui.
Informasi tersebut bisa melalui media massa, papan pengumuman, atau website. “Informasi yang menampilkan harga terkini penting dilakukan, sehingga bisa mengendalikan harga,” katanya.
Dia mengatakan selama ini harga-harga bergerak naik karena besarnya ekspektasi masyarakat bahwa harga akan naik. Kemudian masyarakat melakukan aksi borong komoditas, yang akhirnya benar-benar menaikkan harga. Padahal jika masyarakat bersikap tenang, dia yakin harga tetap stabil.
Yang tidak kalah penting adalah waktu penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di saat harga beras mulai naik, pada waktu itu raskin mulai dibagikan. “Salah satu fungsi raskin untuk meredam gejolak inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Surakarta Asih Widodo mengatakan untuk meredam inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pihaknya akan menyalurkan raskin menjelang dan setelah kenaikan. “Ini sebagai antisipasi melambungnya harga barang kebutuhan pokok,” katanya.
Selain itu, ada kemungkinan menyalurkan raskin dua kali pada April mendatang, sehingga cepat menstabilkan harga beras di pasaran. Dia memastikan harga tebus raskin tidak akan naik meski BBM bersubsidi naik, yaitu tetap Rp 1.600 per kilogram.
Penerima raskin di Surakarta sebanyak 21.954 rumah tangga sasaran. Tiap keluarga akan mendapat 15 kilogram beras per bulan.
UKKY PRIMARTANTYO
Berita terkait
Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya
17 Oktober 2023
Inflasi adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan. Berikut dampak yang ditimbulkan karena inflasi.
Baca SelengkapnyaInflasi Mei 2023 4,00 Persen, BPS Catat Biaya Transportasi Penyumbang Terbesar
5 Juni 2023
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Mei 2023 mencapai 4,00 persen (year-on-year/yoy) pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan
1 Oktober 2022
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPrediksi Inflasi September 1,45 Persen, Indef: Penyebabnya Harga BBM, Pangan dan Angkot Naik
30 September 2022
Indef memperkirakan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen pada September 2022 mencapai 1,45 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Baca SelengkapnyaThe Fed Naikkan Suku Bunga, IHSG Sesi Pertama Ditutup Menguat
16 Juni 2022
IHSG melambung tinggi di sesi pertama perdagangan hari ini di level 7.120,6.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Indonesia Masih Bisa Jaga dan Kendalikan Inflasi
10 Juni 2022
Jokowi menyebut Indonesia masih dapat mengendalikan inflasi
Baca SelengkapnyaRedam Lonjakan Inflasi, Berapa Angka Ideal Kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia?
22 Mei 2022
Bank Indonesia atau BI harus meredam lonjakan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan.
Baca SelengkapnyaKemenko Perekonomian Ungkap Kebijakan Redam Dampak Badai Inflasi Global
12 Mei 2022
Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah telah berancang-ancang mencegah dampak badai inflasi.
Baca SelengkapnyaSaran Ekonom agar Inflasi Indonesia Mencapai Target Bank Indonesia
4 Februari 2022
Nauli Desdiani mengimbau pemerintah agar menaikkan stimulus fiskal dalam rangka mencapai target inflasi.
Baca SelengkapnyaMendagri : 21 Kabupaten Belum Bentuk Tim Pengendali Inflasi
22 Januari 2018
21 kabupaten dan kota belum membentuk Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Baca Selengkapnya