TEMPO Interaktif, Jakarta: Aset-aset properti milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu tanah yang tersebar di berbagai wilayah, seluas 588,1 hektar, akan segera dikelola Badan Pengelola Bantuan Perumahan (Bapertarum) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.Tanah-tanah yang dilirik Departemen Pemukiman, memiliki nilai jual sekitar Rp 152,9 miliar. Lahan-lahan tersebut tersebar di sembilan wilayah, yaitu Jakarta, Bandung, Lampung, Balikpapan, Medan, Pontianak, Surabaya, Semarang dan Ujung Pandang. Sebagian besar terletak di wilayah Jakarta dengan luas mencapai 237,4 hektar. "Jika aset-aset itu diserahkan secara gratis, maka sejumlah tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno kepada Tempo News Room di Jakarta, Senin (26/1) siang.Ada dua opsi yang hingga saat ini masih dibahas BPPN, apakah aset-aset tersebut akan diserahkan secara gratis sesuai dengan permintaan Menkimpraswil beberapa waktu lalu atau diserahkan dengan pembayaran sebesar 20 persen, yang dananya akan diambil dari Bapertarum."Tapi jika dibeli dengan dana Bapertarum sebesar 20 persen dari harga standar, maka aset tersebut akan dikelola Bapertarum ini," katanya. Sampai saat ini, kata Soenarno, belum ada kesepakatan antar BPPN dengan pemerintah mengenai hal tersebut. "Tapi kami sudah mengajukan surat ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menko Perekonomian mengenai hal ini," tuturnya. "Sidang kabinet beberapa waktu lalu juga telah membahas mengenai hal tersebut".Hingga saat ini pihak Depkimpraswil telah menerima data-data tanah yang ditawarkan BPPN selaku pemilik aset-aset properti yang ditawarkan kepada pemerintah. "Kita sudah cek, sekitar 60 persennya layak untuk kita pakai," ujarnya.Mengenai pembentukan Perusahaan Induk Properti, Soenarno menyatakan, Holding Company ini memiliki tugas yang berbeda dengan pengelolaan Bapertarum. "Saya ikut mendengarkan pembahasan Induk Properti ini, tapi saya tidak kompeten menjelaskan itu, yang pasti agak berbeda tugasnya dengan pengelolaan kami," katanya. Sebelumnya, Soenarno menyebutkan, hingga saat ini, salah satu pekerjaan yang menjadihambatan pembentukan perusahaan induk tersebut hanya masalah administrasi. "Sekarang tinggal masalah administrasinya sendiri dan administrasidi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK)," ujar Soenarno. "Kita sudah sampaikan surat ke KKSK untuk dapat segera kita ambil," imbuhnya. Dihubungi terpisah, Direktur Pembiayaan Depkimpraswil Agoes Widjanarko mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mengambil alih tanah-tanah itu pada awal tahun ini. Tapi, sebelumnya Depkimpraswil akan melakukan penelitian terlebih dahulu atas status tanah itu. Agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa atas tanah tersebut. "Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung," kata Agoes beberap waktu lalu.Hanya saja, menyikapi sikap BPPN yang terkesan mempersulit proses pembelian, akhirnya ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penyehatan itu. Sehingga, Depkimpraswil tidak mau berharap banyak lagi kepada BPPN. Saat ini pihaknya lebih berkonsentrasi untuk membentuk lembaga keuangan non bank untuk mendanai pembangunan perumahan nasional (National Housing Fund). Danto - Tempo News Room
Berita terkait
Sultan HB X Nobar Timnas U-23, Ini Katanya Saat Garuda Muda Gagal ke Final
2 menit lalu
Sultan HB X lesehan bersama warga dijamu bakmi godog saat nobar pertandingan semifinal Indonesia vs Uzbekistan di PIala Asia U-23.
Baca SelengkapnyaPedagang Sembako Pasar Palmerah Keluhkan Harga Gula Pasir dan Sagu Naik
3 menit lalu
Selain gula pasir, bahan pokok lain yang dikeluhkan adalah keberadaan minyak kita yang hilang dari peredaran.
Baca SelengkapnyaIntensitas Gempa di Jawa Barat Tinggi, BMKG Minta Masyarakat Adaptif dan Proaktif Mitigasi Bencana
8 menit lalu
Wilayah Garut, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran dan Sukabumi memiliki sejarah kejadian gempa bumi yang sering terulang sejak tahun 1844.
Baca SelengkapnyaBRIN: Rumah di Puspiptek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki
12 menit lalu
Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.
Baca SelengkapnyaAlbum Solo RM BTS, Wajib Militer hingga Lukisan Yun Hyong-keun
13 menit lalu
RM BTS akan meluncurkan album solo kedua
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
20 menit lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaBeda Michelin Key dengan Michelin Star, Panduan Pelancong Memilih Hotel dan Restoran Terbaik
22 menit lalu
Michelin Key fokus pada penghargaan hotel, berbeda dengan Michelin Star yang fokus pada kuliner.
Baca Selengkapnya11.091 Peserta Ikuti UTBK SNBT 2024 di Unnes, 57 Peserta Tak Hadir di Sesi I
23 menit lalu
Pelaksanaan UTBK SNBT di Unnes hari pertama, puluhan peserta belum hadir di sesi I.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
28 menit lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca Selengkapnya5 Fakta Demo Bela Palestina di Amerika, Kandidat Presiden Ditangkap hingga Boikot Akademis
29 menit lalu
Demo bela Palestina di sejumlah kampus Amerika menimbulkan sejumlah dampak.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Kantong Hitam Berisi Rp 50 Juta Tertinggal di Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Kembalikan ke Pemilik
2 jam lalu
Menghitung Waktu Tempuh dari Rumah ke Surabaya: Legih Singkat Mana Pesawat dengan Kereta Cepat?
22 jam lalu
