Buruh Akan Tetap Demo Bila Apindo Langgar Kesepakatan  

Reporter

Editor

Rabu, 1 Februari 2012 21:27 WIB

buruh

TEMPO.CO, Jakarta - Kordinator Lapangan Aliansi Serikat Buruh, Herito Bagus, mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melakukan aksi apabila dalam satu pekan Apindo tidak mencabut tuntutannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Yang penting ada kepastian satu minggu. Kalau tidak ada, kami akan tetap lakukan aksi tanggal 9 Februari," ujarnya di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2012.

Menurutnya, tenggang waktu 1 minggu merupakan itikad baik dari pihak buruh untuk memberi waktu kepada perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menyampaikan 6 keputusan terkait mediasi antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Perwakilan Serikat Pekerja (SP), di Kantor Kemenakertrans.

Isi 6 keputusan itu antara lain, Apindo mencabut gugatan atas revisi SK Gubernur Banten atas upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) dalam waktu 1 minggu. Kadua, SK Gubernur menyangkut upah minimum kabupaten (UMK) tetap berlaku. Ketiga, bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pembayaran upah minimum sesuai SK Gubernur diperkenankan mengajukan penangguhan.

Yang mendatangani surat kesepakatan tersebut yaitu 3 orang dari serikat buruh, 10 orang dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dari pihak pemerintah, yang mendatangani adalah Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Wakil Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Serang, Walikota Serang, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Pimpinan Rapat Koordinasi.

Buruh sendiri mengaku tak puas dengan keptusan tersebut. "Pemenuhan tuntutan ini belum maksimal karena masih adanya penangguhan pembayaran UMK," kata Ketua Aliansi Buruh Serikat Pekerja (ABSP) Kota Tangerang, Sasmita..

Sasmita mengatakan, meski Apindo akan mencabut gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan akan membayar upah sesuai SK revisi Gubernur Banten, tetapi adanya poin kesepakatan penangguhan pembayaran akan membawa dampak buruk bagi buruh. "Jangan kaget jika nantinya perusahaan akan berbondong-bondong melakukan penangguhan," kata Sasmita.

MITRA TARIGAN | AYU PRIMA SANDI


Berita terkait

Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

1 Desember 2023

Daftar UMK di Jawa Barat 2024: Tertinggi Bekasi, Karawang dan Purwakarta

Bekasi menjadi kota UMK tertinggi, sedangkan UMK Kota Banjar

Baca Selengkapnya

Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

1 Desember 2023

Inilah Besaran UMK 2024 di Kota Tangerang, Tangsel dan Kabupaten Tangerang

Disnaker Tangsel berharap keputusan besaran UMK 2024 ini dapat diterima kalangan pengusaha dan buruh.

Baca Selengkapnya

Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

29 November 2023

Daftar UMK Jepara 2023 dan Wilayah Lain di Jawa Tengah

Nilai UMK Jepara 2023 mengalami kenaikan hingga 7,8 persen, sedangkan UMP Jawa Tengah mengalami peningkatan 8,01 persen. Ini besarannya.

Baca Selengkapnya

Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

29 November 2022

Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

21 November 2022

Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

19 November 2022

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

19 November 2022

Apindo: Sumber Data untuk Penetapan Upah Minimum Harus Transparan

Apindo menilai data yang digunakan dalam penetapan UMP dan UMK harus berdasarkan dari data yang transparan.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Gubernur Akan Umumkan Besaran Upah Minimum 2023 Bulan Ini

7 November 2022

Kemnaker: Gubernur Akan Umumkan Besaran Upah Minimum 2023 Bulan Ini

Kemnaker mengungkapkan setiap gubernur akan mengumumkan soal besaran upah minimum 2023 pada bulan ini.

Baca Selengkapnya

Singgung Riset Peraih Nobel Ekonomi, Pengamat: Kenaikan UMP Justru Penangkal Resesi

31 Oktober 2022

Singgung Riset Peraih Nobel Ekonomi, Pengamat: Kenaikan UMP Justru Penangkal Resesi

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dibutuhkan di tengah ancaman resesi global 2023.

Baca Selengkapnya

Upah Minimum Naik Tahun Depan, Kemnaker Sebut Waktu Pengumuman

31 Oktober 2022

Upah Minimum Naik Tahun Depan, Kemnaker Sebut Waktu Pengumuman

Kemnaker memberikan sinyal terkait besaran upah minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan pada akhir November 2022.

Baca Selengkapnya