TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan senilai Rp 69,28 triliun dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan kekayaan negara tahun anggaran dan tahun buku 2002. Angka ini 30,02 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa BPK sebesar Rp 230,81 triliun. Pemeriksaan meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. "Ini antara lain ditunjukkan dari pengelolaan pendapatan dalam negeri tidak baik, penyimpangan rata-rata 23 persen, kata Ketua BPK Satrio Budihardjo Joedono dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPR, Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (25/2). Penyimpangan ini, menurut dia, terutama karena tingginya rata-rata penyimpangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan pajak nilai barang produksi. Kasus-kasus menonjol lainnya, kata Joedono, ada dalam pengelolaan dana non-APBN dengan penyimpangan rata-rata 31,15 persen atau Rp 35,62 triliun. Menurut dia, penyimpangan terbesar terjadi dalam pengelolaan dana usaha kesejahteraan sosial Departemen Sosial sebesar 87,04 persen atau Rp 28,96 miliar. Lalu pada restrukturisasi kredit di BPPN sebesar 61,03 persen atau Rp 27,1 triliun dan rekening dana pembangunan pembangunan daerah Departemen Keuangan sebesar 60,72 persen atau Rp 579,75 miliar. Satrio atau yang akrab dipanggil Bily Joedono ini mengatakan pengelolaan belanja rutin APBD kabupaten/kota menunjukkan penyimpangan rata-rata 21,56 persen atau Rp 355,03 miliar. "Temuan terbesar pada Kabupaten Jeneponto sebesar 72,92 persen atau Rp 74,72 miliar," kata dia. Menurut dia, pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN perlu dikualifikasi tidak baik. Karena, pengelolaan ini menunjukkan penyimpangan rata-rata sebesar 49,99 persen atau Rp17,66 triliun. "Dengan penyimpangan terbesar pada PTPN XII sebesar 58,53 persen dari nilai yang diperiksa Rp 46,97 miliar atau Rp 27,49 miliar," ujar Bily Joedono. Bily Joedono menjelaskan BPK dalam melaksanakan fungsi kuasi yudisial menemukan 271 kasus kerugian dengan nilai Rp 14,4 miliar dan US$ 420 dalam pengelolaan APBN, APBD, BUMN dan BUMD selama semester dua tahun anggaran 2002. Kata dia, akumulasi kasus yang terjadi sampai akhir semester dua tahun ini sebanyak 12.095 kasus senilai Rp 2,05 trilun, ditambah US$ 4,51 juta, 496.980 Dollar Australia, 3,88 juta Franc Perancis, 781.320 Ringgit Malaysia, 500,87 juta Yen Jepang, 405.310 Golden Belanda, 587.100 Mark Jerman, 94.960 Dollar Kanada, 78.85 Pounsterling Inggris. "Sedangkan penyelesaian kasus oleh masing-masing instansi selama semester dua tahun 2002 mencapai sebanyak 6.506 kasus (53,79 persen) senilai Rp 18,96 miliar dan 619.690 dollar AS (13,72 persen)," ungkap Billy Joedono. Ia menambahkan angka yang diperoleh BPK itu masih belum sepenuhnya dapat menggambarkan jumlah dan nilai kerugian sebenarnya. Karena, kata dia, instansi yang mengalami kerugian negara tidak selalu menyampaikan laporannya ke instansi induk dan BPK. "BPK telah memberikan saran-saran perbaian terhadap pelaksanaan APBN, Non APBN, APBD dan anggaran BUMN/BUMD, terutama penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan pemerintah," tambah dia. Bily mengharapkan dengan pengawasan yang dilakukan pihaknya, pemerintah tergerak untuk mengembangkan semacam kemauan politik untuk mengurangi miss managemen dalam pengelolaan keuangan negara. Ia mengatakan, "Dengan temuan itu sebagai rakyat saya kecewa karena ini uang rakyat, uang pajak dengan begitu banyak salah urus." (SS Kurniawan - TNR)