TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta pebisnis Indonesia lebih banyak mengambil inisiatif untuk melakukan investasi di wilayah timur Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat membuka acara Nusa Tenggara Investment Day di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Selasa 25 Oktober 2011.
“Karena ini bagian dari negara kita, ya harus proaktif. Bangun negara kita supaya tidak perlu dibangun orang lain," katanya.
Boediono mengatakan inisiatif untuk membangun wilayah Indonesia timur sangat penting karena daerah-daerah ini belum maksimal dibangun. Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, namun tingkat investasinya masih rendah.
Wakil Presiden juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bergantung pada anggaran pemerintah, baik APBD maupun APBN. Anggaran pemerintah, kata dia, hanya bisa menopang sebagian kecil pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Selebihnya harus melibatkan dunia usaha.
"Untuk membangun dan memajukan daerah kita, kuncinya adalah investasi," tuturnya. Caranya dengan meningkatkan iklim investasi dan daya saing investasi daerah. Pemerintah daerah, ia menambahkan, harus menjadikan peningkatan daya saing daerah sebagai sasaran jangka menengah daerah dan masyarakat.
KARTIKA CANDRA
Berita terkait
Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta
8 Desember 2022
Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
3 September 2022
Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaHarga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau
3 September 2022
Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan
10 September 2020
Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaEmpat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI
23 Juli 2020
Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.
Baca SelengkapnyaPengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal
23 Juli 2020
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.
Baca SelengkapnyaPSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu
22 Juli 2020
Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.
Baca SelengkapnyaKaryawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja
22 Juli 2020
Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaDKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi
24 Januari 2020
Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaPengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi
13 September 2019
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.
Baca Selengkapnya