TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat meminta pergantian beberapa menteri di bidang ekonomi bisa menjawab persoalan bangsa khususnya dalam bidang pangan. Pemerintah diminta memetakan persoalan ekonomi dan pangan dengan lebih terukur dengan perombakan kursi kabinet dan penambahan beberapa wakil menteri.
“Orang-orang terbaik anggapan Presiden yang duduk di kementerian bidang ekonomi akan kami pantau terus-menerus untuk mengawal terpenuhinya target utama swasembada pangan pada 2014”, kata anggota Komisi Pertanian DPR Ma'mur Hasanuddin, Rabu, 19 Oktober 2011.
Ma'mur menilai perubahan formasi di beberapa kementerian cukup melegakan, terutama posisi Menteri Perdagangan yang bergeser dari Mari Pangestu menjadi Gita Wirjawan. Namun pergantian pada orang yang baru di berbagai kementerian ekonomi termasuk menteri perdagangan masih akan dibuktikan tiga hingga enam bulan ke depan.
Dia juga menyayangkan masih adanya pilih kasih dalam pemilihan formasi menteri bidang ekonomi yang baru. “Ketika memilih menteri, sangat terlihat formasi keterwakilan etnis, dan sangat kentara unsur suka-tidak suka (like and dislike)," kata dia.
Seharusnya, kata dia, Presiden memilih pejabat berdasar performa kerja dan keberpihakan pada rakyat kecil. Lebih jauh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi diharapkan mampu melakukan kerja-kerja positif untuk mendukung perangkat terwujudnya swasembada pangan.
“Industri pangan dalam negeri selama ini menjadi mandul akibat kebijakan impor yang selalu membuat gejolak politik pangan dalam negeri. Dengan mudahnya segala barang yang diperlukan yang tinggal beli dari luar membuat tidak ada keberpihakan riset dalam negeri baik sisi anggaran maupun kinerja. Bagaimana melakukan riset jika anggarannya sangat minim," ucap Ma'mur.
Yang terakhir harapan Ma'mur adalah dengan berubahnya wakil menteri pertanian diharapkan dapat menyinergikan kebijakan Kementerian Pertanian terkait pangan. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan yang kini sangat menguasai data karena sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik diharapkan bisa menguatkan sistem pendataan pangan.
Dengan begitu kebijakan impor tanpa basis data yang jelas, menurut dia, bisa diminimalkan. “Kementerian Pertanian juga mampu melawan kebijakan impor pangan pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan," ujar dia lagi.
ROSALINA
Berita terkait
Guru Besar IPB Ungkap Keunggulan Pendekatan Metabolomik untuk Deteksi Kehalalan Pangan
3 hari lalu
Metode-metode analisis pangan halal yang telah dikembangkan selama ini memiliki keterbatasan.
Baca SelengkapnyaDi Forum APEC, ID FOOD Ungkap Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pangan Melalui Digitalisasi
14 hari lalu
APEC Workshop ini diikuti oleh para delegasi negara di kawasan Asia Pacifik.
Baca SelengkapnyaHarga Daging dan Cabai Turun di Akhir Libur Lebaran 2024
18 hari lalu
Harga komoditas pangan seperti daging, telur, cabai, dan garam turun pada Senin, 15 April 2024.
Baca SelengkapnyaID FOOD Beberkan Cadangan Pangan Pemerintah: Stok Aman selama Libur Lebaran
21 hari lalu
Holding BUMN Pangan ID FOOD memastikan ketersediaan pasokan pangan selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaPLN dan BNI Gelar Paket Sembako Murah untuk Ojol dan Masyarakat Umum
25 hari lalu
PLN dan BNI menghadirkan 1.500 paket sembako harga murah Rp 59 ribu untuk pengemudi Ojol dan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaMenjelang Lebaran, Harga Daging dan Cabai Kian Melonjak
26 hari lalu
Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024, sejumlah harga bahan pokok kian melonjak. Per 7 April 2024, Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat mencatat harga daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih masih naik.
Baca SelengkapnyaAnalis: Potensi Inflasi Masih Berlanjut, Nilai Tukar Rupiah Diperkirakan Makin Anjlok
29 hari lalu
Analis Ibrahim Assuaibi memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini makin merosot menyentuh level Rp 15.910 sampai Rp 15.960.
Baca SelengkapnyaEmiten Pupuk SAMF Cetak Laba Bersih Rp 420,07 M, Melejit 21 Persen
31 hari lalu
Emiten pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. mencetak laba bersih tahun berjalan senilai Rp 420,07 miliar sepanjang 2023.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember
37 hari lalu
Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaHarga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi
38 hari lalu
Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.
Baca Selengkapnya