Kasus Korupsi Kemenakertrans, Menteri Keuangan Siap Bersaksi  

Reporter

Editor

Kamis, 29 September 2011 16:26 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berjanji akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya mesti datang,” katanya di Jakarta, Kamis 29 September 2011. Namun Agus belum bisa memastikan datang Jumat besok sesuai dengan permintaan Komisi. “Saya kan baru datang (dari Amerika Serikat), nanti kami lihat karena besok ada beberapa undangan,” ujarnya.

Agus baru saja tiba di Tanah Air setelah menghadiri pertemuan negara G-20, pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF, dan pertemuan tidak resmi antarmenteri keuangan Asia Tenggara di Washington District of Colombia Amerika Serikat.

Beberapa pertemuan yang akan dihadiri Menteri Keuangan pada Jumat besok yaitu rapat di kantor Wakil Presiden di Merdeka Selatan dan membuka program sensus pajak di kawasan perdagangan Mangga Dua Jakarta Utara.

Agus mengaku belum mengetahui isi surat panggilan Komisi. “Saya mau lihat dulu undangannya,” katanya. Meski demikian Agus mengatakan institusinya siap memberikan kerja sama yang baik. “Kami memberikan kerja sama terbaik kepada KPK karena undangannya terkait masalah keuangan dan itu merupakan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Keuangan,” katanya.

Komisi Antikorupsi membutuhkan kesaksian Menteri Keuangan dalam kaitan proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proyek di 19 daerah transmigrasi itu bernilai Rp 500 miliar yang diakui oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung diusulkan oleh Dewan dan disetujui Kementerian Keuangan.

Proyek ini diduga menjadi ajang korupsi oleh beberapa pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK telah menetapkan beberapa tersangka di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya serta Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dadong Irbarelawan.

Mantan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan Sindhu Malik Pribadi yang juga staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah dipanggil KPK sebagai saksi.

AKBAR TRI KURNIAWAN


Berita terkait

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.

Baca Selengkapnya

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..

Baca Selengkapnya

Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok

17 September 2020

Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok

Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa proses verifikasi data sebanyak 3,5 juta karyawan untuk program bantuan subsidi gaji tahap III dan segera dicairkan

Baca Selengkapnya

Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

16 Mei 2020

Pemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri

Pemkot Depok minta perusahaan melibatkan karyawan bila pembayaran THR tidak penuh atau ditunda.

Baca Selengkapnya

Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh

30 September 2019

Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh

Mendengar usulan tersebut, Jokowi pun tertawa.

Baca Selengkapnya

Dapat Anggaran Kartu Pra Kerja Rp 10 T, Menteri Hanif Siapkan Ini

27 September 2019

Dapat Anggaran Kartu Pra Kerja Rp 10 T, Menteri Hanif Siapkan Ini

Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan menggandeng Program Management Officer (PMO), pihak yang akan mengelola Kartu Pra Kerja

Baca Selengkapnya

Kemnaker Menyapa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10 September 2019

Kemnaker Menyapa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kemenaker meminta perguruan tinggi agar membuat kurikulum dengan metode bermuatan adaptif yang menyiapkan mahasiswa responsif dan survive menghadapi revolusi industri.

Baca Selengkapnya

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.

Baca Selengkapnya

2019, Kemnaker Bidik Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas

11 April 2019

2019, Kemnaker Bidik Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas

Kemnaker akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada 2019 dengan anggaran Rp 1 triliun.

Baca Selengkapnya

Baru 1 Persen Teman Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

7 November 2018

Baru 1 Persen Teman Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

Ada kewajiban mempekerjakan penyadanag disabilitas sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta dan 2 persen untuk BUMN/BUMD.

Baca Selengkapnya