Ini 11 Prioritas Pembangunan Nasional SBY Tahun Depan

Reporter

Editor

Selasa, 16 Agustus 2011 18:19 WIB

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang bersama DPR - DPD, di Ruang Paripurna I, Jakarta, Selasa (16/8). Sidang bersama tersebut untuk mendengarkan pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke 66 dan pidato penyampaian tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta nota keuangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis menapaki pembangunan di 2012 dengan menyebut 11 prioritas dan 9 sasaran pembangunan. Optimisme itu disampaikan SBY dalam pidato pengantar nota keuangan pemerintah di Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.


Sidang dengan agenda mendengar kebijakan keuangan pemerintah dan belanja negara itu merupakan agenda tahunan sehari menjelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Ketua DPR, Marzuki Alie, memimpin sidang yang dihadiri segenap anggota DPR, DPD dan ketuanya, serta unsur-unsur pimpinan lain negara.


Dalam pidatonya, SBY memaparkan, 11 bidang yang jadi prioritas nasional itu dimulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.


Dalam pidato itu, Kepala Pemerintahan menyampaikan sejumlah asumsi anggaran belanja negara. Dalam RAPBN 2012 itu, pendapatan dan hibah sebanyak Rp1.292,9 triliun yang naik hingga 10,5 persen ketimbang anggaran pada 2010. Sedangkan belanja negara dicadangkan 1.418,5 triliun yang berarti naik sebanyak Rp 97,7 triliun ketimbang tahun lalu.


Sejumlah asumsi diajukan pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,7 persen setahun (sekarang 6,5 persen), laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah 90 dollar Amerika Serikat per barel, dan besaran produksi minyak mentah 950.000 barel perhari.


Advertising
Advertising

Sejalan dengan 11 prioritas nasional itu, maka pada sektor perhubungan pemerintah akan membangun jaringan baru rel kereta api sejauh 150 kilometer, mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandar udara serta membangun 14 bandar udara yang sama sekali baru. "Kita ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Yudhoyono.


Masih di sektor perhubungan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan kapasitas ditetapkan sejauh 4.005 kilometer, pemeliharaan dan perbaikan 36.316 kilometer jalan di seluruh Tanah Air, termasuk pembangunan 7.682 meter jembatan baru dan memelihara 217.076 meter jembatan yang sudah ada.


Jika pemerintah menyatakan perencanaan anggaran pembangunan dan belanja negara setahun ke depan dengan dana yang sangat besar itu, namun di tengah masyarakat hal berbeda bisa terjadi.


Baru-baru ini belasan desa di tapal batas Indonesia dan Sarawak, Malaysia, mengancam akan mengibarkan bendera negara tetangga itu. Alasan yang dikemukakan dalam nuansa emosional di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, itu sangat mendasar dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.


Itu adalah kondisi jalan dari dan menuju desa masing-masing yang sangat buruk dan lebih mirip kubangan kerbau. Kondisi jalan serupa itu mengisolasi desa-desa mereka sehingga akses perekonomian atas produk-produk pertanian yang mereka hasilkan menjadi sungguh sulit.


WDA | AKBAR TRI KURNIAWAN

Berita terkait

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

4 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

4 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

6 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

6 hari lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

8 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya