Pemerintah Dukung Rencana BI Beli SBN  

Reporter

Editor

Kamis, 11 Agustus 2011 12:08 WIB

TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyambut baik rencana Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan menggunakan cadangan dolar Amerika Serikat. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, kebijakan bank sentral tersebut bagus dan perlu didukung.

"Langkah BI dapat ikut membantu stabilitas pasar SBN dan nilai tukar rupiah," ujar Rahmat melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Kamis, 11 Agustus 2011.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia akan menggunakan SBN sebagai instrumen moneter. Langkah ini dilakukan agar bank sentral bisa mengelola volatilitas nilai tukar dan di saat bersamaan menambah stok Surat Utang Negara (SUN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan segera mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Sementara itu, untuk menghadapi krisis utang yang melanda Amerika Serikat dan Eropa, pemerintah telah menyiapkan upaya mitigasi krisis. Dalam APBNP 2011 telah mengalokasikan dana untuk mitigasi krisis sebesar Rp 103 triliun.

Dana tersebut dibagi ke dalam empat hal. Alokasi dana cadangan risiko perubahan asumsi makro dan stabilitas harga sebesar Rp 4,7 triliun. Anggaran bantuan sosial sebesar Rp 81,8 triliun. Anggaran subsidi pangan sebesar Rp 15,3 triliun dan kebijakan pemberian raskin ke-13 Rp 1,3 triliun.

Selain itu juga, pemerintah telah mempersiapkan langkah lainnya melalui pembelian kembali Surat Berharga Negara, Bond Stabilization Framework, dan manajemen protokol krisis. Bambang optimistis bahwa krisis utang Amerika tidak akan berdampak besar ke Indonesia. "Fundamental ekonomi kita masih kuat," tandasnya.

ADITYA BUDIMAN


Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

46 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya