TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Pusat Investasi Pemerintah akan memberikan dana pinjaman kepada 21 dari 24 ruas tol mangkrak untuk membiayai pembebasan lahan. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan kerja-sama antara Pusat Investasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol pada hari ini Selasa 14 Juni 2011. "Ini akan berlangsung selama 2011," kata Kepala Pusat Investasi, Saritaon Siregar, di Jakarta, hari ini.

Saritaon mengatakan dana talangan itu akan digunakan badan usaha jalan tol untuk membebaskan tanah, terhitung dari penandatanganan dilakukan hingga 31 Desember 2011. "Selama BPJT kekurangan dana untuk membebaskan tanah, PIP akan langsung berhubungan dengan para investor," ujarnya.

Pinjaman dana tersebut dapat dilakukan, jelas dia, dengan syarat regulasi sepenuhnya ditangani oleh BPJT seperti berapa besar pinjaman yang disepakati, ruas tol mana saja yang akan menerima pinjaman, tahap pencairan uang, dan lain sebagainya. "Nanti BPJT akan memberikan surat pernyataan siap memberikan dana kepada para investor," katanya.

Adapun dana yang yang disiapkan Pusat Investasi untuk pembebasan tanah ini, menurut dia, tidak akan lebih dari Rp 1 triliun. Menurut dia, investor akan diberikan bunga pinjaman sesuai dengan LPS plus 1 persen. "Begitu BPJT telah mendapatkan dana dari APBN Perubahan, kewajiban investor akan dibayarkan ke PIP," tutur Saritaon.

Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali mengatakan, dana talangan akan disediakan untuk 24 ruas tol yang masih mangkrak, terutama yang telah melakukan amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) pada tahun ini. Sementara untuk tiga ruas lainnya, yakni Cimanggis-Cibitung, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono, belum dapat menerima dana talangan. "Alasannya karena ketiga ruas itu harus membuat PPJT terlebih dulu yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah-Swasta," ujarnya.

Dari 21 ruas tol yang akan diberikan dana talangan, 12 diantaranya sebelum ini telah menerima bantuan langsung usaha pada 2010 sebesar Rp 1,4 triliun melalui Pusat Investasi Pemerintah. Ruas yang menerima itu diantaranya Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Semarang-Solo, Surabaya-Mojokerto, dan Mojokerto-Kertosono.

Sampai saat ini, menurut Ghani, dana BLU yang tersisa di BPJT masih sekitar Rp 367 miliar. Kemungkinan akan dipakai untuk ruas tol yang masih membutuhkan pembebasan tanah pada tahun ini. Contohnya seperti Cikampek-Palimanan yang pembebasan tanahnya telah mencapai 92 persen. Setidaknya hingga akhir tahun, ruas tersebut membutuhkan Rp 150 miliar untuk membebaskan tanah. "Selain itu ada ruas Cengkareng-Kunciran dan Kunciran-Serpong yang kemungkinan akan menggunakan sisa dana BLU yang masih ada," katanya.

Sebelumnya, Ghani pernah menyodorkan kebutuhan dana untuk pembebasan tanah terhitung Mei-Desember 2011 sebesar Rp 2,85 triliun. Namun, karena banyak yang tertunda, hitungannya pun akan berubah. "Perubahan itu akan kami hitung lagi. Pasti permintaan kami akan berkurang," tutur Ghani. Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011, Ghani mengajukan sebesar Rp 3,85 triliun. "Itu kebutuhan pembebasan tanah hingga 2014," katanya.

Direktur Administrasi dan Keuangan PT Trans Marga Jateng, Darmoko, mengatakan pihaknya telah menerima dana BLU sebelumnya untuk membebaskan tanah di dua seksi ruas tol Semarang-Solo, yakni Semarang-Ungaran dan Ungaran-Bawean. "Untuk itu, kami tinggal melunasinya ke BPJT," kata dia.

Dana yang akan dibayarkan ke BPJT, menurut Darmoko, sebesar Rp 120 miliar. Mengenai rencana pembayarannya, dia mengatakan, "Tinggal menunggu tagihan dari BPJT untuk dibayarkan."

Untuk dana talangan dari PIP hingga Desember 2011, menurut dia, sampai saat ini pihaknya masih melihat perkembangan kebutuhan untuk seksi ruas tol lainnya. "Jika seksi Bawean-Solo membutuhkan pembebasan tanah pada tahun ini, kami kemungkinan akan membutuhkan dana talangan tersebut," ujarnya.

Direktur Utama PT Citra Waspphutowa Tri Agus menjelaskan, kebutuhan pembebasan tanah tahap satu ruas tol Depok-Antasari hingga akhir tahun ini ditargetkan mencapai Rp 300 miliar. "Itu dari kebutuhan pembebasan tanah tahap satu mencapai Rp 1,4 triliun," kata Tri.

Kebutuhan pembebasan tanah pada tahun ini, menurutnya, telah diajukan ke BPJT. Saat ini tinggal menunggu keputusan dari badan pengatur tersebut. "Kalau sudah oke, PIP bisa langsung memberikan pinjaman kepada kami," katanya.

Untuk 2012, dia menjelaskan, setidaknya perusahaan membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk membebaskan tanah. Jika dana talangan tidak mencukupi untuk itu, menurutnya, "Sisanya akan dilakukan land capping."

SUTJI DECILYA