"Seolah-olah APBD satu daerah itu nilainya besar, tetapi, dalam praktiknya, sebagian besar habis dipakai untuk menggaji PNS," kata Ojang Sohandi, Pelaksana Tugas Bupati Subang, Jawa Barat, kepada Tempo, Rabu, 11 Mei 2011.
Ojang mencontohkan, APBD 2011 Kabupaten Subang, mencatat angka Rp.1,1 trilun lebih. Akan tetapi, dari dana sebesar itu, 70 persennya terkuras habis buat kepentingan membayar gaji PNS. "Sedangkan dana untuk kepentingan pembangunannnya hanya 30 persennya saja," ujarnya.
Makanya, Ojang mengusulkan pengelolaan gaji PNS seperti gaji untuk kalangan TNI dan Polri yang tetap dikelola pemerintah pusat melalui pos APBN. "Kami ingin, terfokus pada pengelolaan dana pembangunan di daerah saja," tutur Ojang.
Pernyataan Ojang tersebut disampaikan kepada Andi Selvi Betariany, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Heru Purnomo, Kepala Bagian Politik dan keamanan (Polkam) Wantimpres, saat siang tadi berkunjung ke kantor Pemkab Subang.
Heru usai bertemu dengan jajaran Pemkab Subang, mengatakan, pihaknya telah menampung semua masukan yang diusulkan Pemkab Subang, termasuk daerah lain yang telah dikunjunginya, seperti Pemkot Bandung, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Bali, Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Kalimantan Selatan.
Semua masukan data dan infiormasi yang berhasil dikumpulkannya tersebut, kata Heru selanjutnya akan dikaji oleh Tim 12 Wantimpres untuk direkomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kapasitas kami hanya sampai di situ," tutur Bambang.
NANANG SUTISNA
