TEMPO Interaktif, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) mengeluhkan kebijakan pemerintah yang memperketat ekspor rotan asalan dan setengah jadi melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan.
Kebijakan tersebut dinilai Asosiasi bisa mematikan industri rotan dalam negeri dengan menghilangkan kesempatan menjual barangnya akibat tak terserap di industri lokal. "Serapan produksi rotan di dalam negeri pada 2010 sebesar 30 ribu ton, dan tahun ini diperkirakan hanya 12 ribu ton," kata Sekretaris Jenderal APRI Lisman Sumardjani, hari ini.
Menurut dia, penurunan produksi tersebut diakibatkan banyak industri rotan olahan yang tumbang. Sebagai contoh, pada 2007 masih ada 614 unit usaha pengoglahan rotan dalam negeri, dan pada 2008 tinggal 234 unit yang tersisa.
"APRI meminta kalaupun pemerintah menutup keran ekspor rotan secara total, harus ada hitungan berapa kebutuhan dalam negeri dan volume yang tersedia," katanya.
Jika ada hitungan tersebut, APRI meminta pemerintah juga menerapkan aturan wajib pasok dan wajib beli bagi industri dalam negeri. Kewajiban memasok ditujukan bagi pengusaha rotan sedangkan wajib beli ditujukan bagi industri pengolahan rotan dalam negeri.
"Jika ada aturan kewajiban seperti itu harga jual rotan nanti memakai harga internasional dikurangi biaya transportasi dan bebas pengenaan pajak ekspor 15 persen," ujarnya.
Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Tjahjono mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku rotan untuk mebel atau kerajinan belum meningkat tajam. "Belum begitu melonjak dibanding tahun lalu, kalaupun ada kenaikan itu belum signifikan," kata Ambar ketika dikonfirmasi.
Alasan belum meningkatnya kebutuhan bahan baku rotan ini, lanjutnya, karena rotan plastik masih banyak mendominasi pasar yang akhir-akhir ini menggeser produksi rotan asli. Oleh sebab itu, dia setuju jika pengusaha barang jadi diwajibkan membeli rotan dalam negeri sebagai bahan baku.
"Kalau memang tidak mampu sebaiknya pemerintah ikut membantu menanganinya," kata dia. Saat ini, kebutuhan rotan sebagai bahan baku mebel dan kerajinan mencapai 60 ribu ton.
Lisman kembali menjelaskan, Indonesia berpotensi kehilangan sekitar US$ 2,052 miliar jika kelebihan pasokan produksi rotan tidak dijual. Pada 2009, nilai ekspor rotan mentah mencapai US$ 27 juta.
ROSALINA
Kebijakan tersebut dinilai Asosiasi bisa mematikan industri rotan dalam negeri dengan menghilangkan kesempatan menjual barangnya akibat tak terserap di industri lokal. "Serapan produksi rotan di dalam negeri pada 2010 sebesar 30 ribu ton, dan tahun ini diperkirakan hanya 12 ribu ton," kata Sekretaris Jenderal APRI Lisman Sumardjani, hari ini.
Menurut dia, penurunan produksi tersebut diakibatkan banyak industri rotan olahan yang tumbang. Sebagai contoh, pada 2007 masih ada 614 unit usaha pengoglahan rotan dalam negeri, dan pada 2008 tinggal 234 unit yang tersisa.
"APRI meminta kalaupun pemerintah menutup keran ekspor rotan secara total, harus ada hitungan berapa kebutuhan dalam negeri dan volume yang tersedia," katanya.
Jika ada hitungan tersebut, APRI meminta pemerintah juga menerapkan aturan wajib pasok dan wajib beli bagi industri dalam negeri. Kewajiban memasok ditujukan bagi pengusaha rotan sedangkan wajib beli ditujukan bagi industri pengolahan rotan dalam negeri.
"Jika ada aturan kewajiban seperti itu harga jual rotan nanti memakai harga internasional dikurangi biaya transportasi dan bebas pengenaan pajak ekspor 15 persen," ujarnya.
Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Ambar Tjahjono mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku rotan untuk mebel atau kerajinan belum meningkat tajam. "Belum begitu melonjak dibanding tahun lalu, kalaupun ada kenaikan itu belum signifikan," kata Ambar ketika dikonfirmasi.
Alasan belum meningkatnya kebutuhan bahan baku rotan ini, lanjutnya, karena rotan plastik masih banyak mendominasi pasar yang akhir-akhir ini menggeser produksi rotan asli. Oleh sebab itu, dia setuju jika pengusaha barang jadi diwajibkan membeli rotan dalam negeri sebagai bahan baku.
"Kalau memang tidak mampu sebaiknya pemerintah ikut membantu menanganinya," kata dia. Saat ini, kebutuhan rotan sebagai bahan baku mebel dan kerajinan mencapai 60 ribu ton.
Lisman kembali menjelaskan, Indonesia berpotensi kehilangan sekitar US$ 2,052 miliar jika kelebihan pasokan produksi rotan tidak dijual. Pada 2009, nilai ekspor rotan mentah mencapai US$ 27 juta.
ROSALINA
