TEMPO Interaktif, Jakarta - Delapan operator telepon seluler menyatakan siap memblokir pesan pendek (short message service/SMS) penawaran kartu kredit yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini. Kesepakatan pemblokiran dicapai setelah mereka bertemu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) guna membahas SMS penawaran kredit yang dikeluhkan masyarakat.

Empat operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, XL, dan 3 (three) menyatakan langsung memblokir SMS penawaran kredit. Sedangkan empat yang lain bakal menyusul karena masih menyiapkan perangkat dan sistemnya. “Sistemnya kan berbeda-beda. Ada yang sudah siap dan ada yang belum,” kata anggota BRTI Heru Sutadi di Jakarta kemarin.

Untuk memblokir SMS penawaran kartu kredit, operator siap mendeteksi setiap SMS yang biasanya dikirim ke banyak tujuan. Jika isi SMS terdeteksi sebagai penawaran kredit, operator akan menghentikan pengiriman. “Pesan itu tidak diteruskan ke penerima pesan,” katanya.

Sumber Tempo di operator 3 (three) membenarkan pertemuan dengan BRTI yang diakhiri kesepakatan memblokir pesan penawaran kredit tanpa agunan dan kartu kredit. “Ya, sudah,” katanya. Dalam pertemuan itu pihaknya ditanya tentang kebocoran data nomor seluler. “Tidak mungkin dari kita karena sangat berbahaya,” katanya.

Persoalan data yang bocor juga ditanyakan kepada Indosat. Sumber Tempo di Indosat yang tidak mau disebut namanya mengatakan tidak mungkin operator membocorkan data pelanggan. “Operator keberatan jika dituduh membocorkan data,” katanya.

Menurut dia, Indosat tidak diminta memblokir tapi membuat nomor pengaduan pelanggan. Cara ini dipilih karena pemblokiran dinilai kurang efektif dan tidak mempan mengatasi gencarnya penarawan kredit lewat SMS. “Mereka kan bisa ganti nomor,” katanya.

Penawaran kredit melalui SMS menempati urutan pertama aduan masyarakat yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) setelah masalah listrik dan air minum. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga pertengahan Februari lalu sudah masuk 11.515 pengaduan. “Setiap hari rata-rata ada 800 pesan yang masuk,” kata Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah.

Pengaduan SMS yang masuk BI didominasi dua bank asing yakni Bank DBS dan Standard Chartered Bank. Dalam keterangan tertulis, Bank DBS menyatakan outsourcing merupakan praktek lazim untuk memasarkan kredit tanpa agunan atau kartu kredit. Tapi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BI terkait dengan keluhan masyarakat.

Menurut Difi, modus penawaran kredit ini mulai berubah belakangan ini. Jika sebelumnya isi SMS mencantumkan nama bank, kini yang dicantumkan hanya jumlah pinjaman yang ditawarkan. Sampai saat ini BI masih membuka layanan pengaduan melalui nomor 085888509797. Masyarakat yang merasa terganggu bisa memanfaatkan nomor layanan ini.

FEBRIANA FIRDAUS