TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Aziz menyatakan Dewan akan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas fenomena meroketnya inflasi. Pertumbuhan ekonomi 2010 naik 0,1 persen menjadi 5,9 persen sayangnya inflasi justru memburuk 1,66 persen dari dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010.

"Pemerintah dan Bank Indonesia tidak boleh lepas tanggungjawab atas situasi makroekonomi ini," kata Harry melalui pesan singkatnya, Senin (3/01).

Seperti diumumkan Badan Pusat Statistik, inflasi sepanjagn 2010 mencapai 6,96 persen. Tinggi meroket melampaui kesepakatan awal Pemerintah/Bank Indonesia dengan DPR menahan inflasi di level 5,3 persen. Target itu tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010, yang ternyata tidak mampu dicapai.

Menurut Harry, efek negatif terbesar tetap saja pada rakyat kecil miskin dan berpendapatan tetap. Sebab, inflasi bahan makanan masih di atas 12 persen. Tahun 2011, Ia menegaskan, Komisi Keuangan dan Perbankan DPR akan terus mendesak agar pemerintah/BI lebih intensif mengelola sumber-sumber inflasi. "Jangan semuanya dibiarkan bebas tanpa perlindungan kepada rakyat kecil," ujarnya.

Dalam evaluasi triwulanan Komisi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia nanti, DPR akan meminta masalah inflasi ditelusuri siapa saja otoritas-otoritas negara yang layak diminta pertanggunganjawabnya terkait inflasi yang taidak terkendali ini.

Tingkat inflasi bahan makanan yang menjadi lebih tinggi dari inflasi umum, menunjukkan kebijakan pemerintah/BI terkait masalah ini harus makin diperjelas.

FAMEGA SYAVIRA | AGUSSUP