Pemerintah Siapkan Standar Ekspor Kopi  

Reporter

Editor

Selasa, 14 Desember 2010 13:48 WIB

Petani memilih kopi yang telah masak untuk dipanen. ANTARA/Arief Priyono
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan menyiapkan standar ekspor kopi sebab petani dan eksportir masih berpikiran hanya mengekspor produksi tanpa memikirkan kualitas, dan yang penting tetap laku terjual.

"Memang masih ada permintaan dari Afrika. Tapi, masa kita hanya puas dengan pasar Afrika," kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, di sela Rapat Umum Anggota Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) di Jakarta,Selasa (14/12).

Deddy mengatakan, standar ekspor yang mungkin diterapkan adalah minimal grade VI. Bukan dicampur lagi dengan yang standarnya lebih rendah lagi. "Yang penting jangan sampai ada pemikiran, kalau mau beli kopi murah di Indonesia," ujar Deddy.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada Januari-September 2010 ekspor kopi tercatat sekitar US$ 600 ribu, atau turun 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain kuantitas, kualitas kopi yang diekspor juga menurun. Saat ini, porsi kopi kualitas rendah yang diekspor mencapai 35 persen dari keseluruhan ekspor kopi.

Ke depan pemerintah juga mengarahkan agar kopi yang diproduksi memenuhi standar kopi berkelanjutan. International Coffee Organizatin memang belum menyepakati standar kopi berkelanjutan. Tapi, sudah ada arah menuju kopi berkelanjutan seperti komoditas minyak kelapa sawit mentah.

"Kita harus bersiap membuat standar sendiri," tutur Deddy. Untuk penerapan standar itu harus dibarengi dengan pembinaan petani. Sehingga produksi petani juga bisa memenuhi standar.

Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar mengatakan, tugas Kementerian Perdagangan untuk memajukan komoditas kopi dengan membantu mewujudkan kopi berkelanjutan.

"Kami mendorong kopi berstandar tinggi. Kemudian akan dilihat apakah standar akan mengacu keperluan internasional," kata dia. "Ini untuk antisipasi. Jangan menunggu organisasi lain menetapkan standar. Kita mengupayakan itu jadi standar internasional"

EKA UTAMI APRILIA

Berita terkait

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

8 jam lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

18 jam lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

1 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

7 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

14 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

15 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

15 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

20 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

20 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya