TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggaran belanja negara tahun depan dikhawatirkan bakal membengkak bila pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi tak jadi diterapkan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah bakal nombok bila konsumsi BBM tidak dibatasi. "Kalau pembatasan dilaksanakan Januari, maka tidak akan ada dana tambahan," ujar Hatta kepada wartawan di sela-sela rapat pembahasan pembatasan BBM bersubsidi di Komisi Energi DPR, Jakarta, Senin (13/12).
Menurut Hatta, konsumsi BBM bersubsidi tahun 2010 mencapai 38,38 juta kiloliter. Angka ini meningkat 8-10 persen dari konsumsi tahun sebelumnya. Karena itu, dengan proyeksi pertumbuhan konsumsi yang sama, konsumsi tahun ini menjadi 42 juta kiloliter atau melampaui batas yang ditetapkan APBN 2010 sebesar 38,5 juta kiloliter. "Kita harus menombok." Padahal, lanjut dia, 53 persen BBM bersubsidi digunakan oleh mobil pribadi. "Ini tidak tepat sasaran," tambahnya.
Ketimbang menombok subsidi, ujar Hatta, pemerintah memprioritaskan dana untuk perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur publik, infrastruktur pedesaan, dan peningkatan hal-hal yg berhubungan dengan pelayanan publik. Prioritas ini tak pernah tergarap karena sebagian besar subsidi tersedot pada pos yang tidak tepat. "Jadi intinya bukan hanya pada sisi anggaran tapi pada keadilan itu sendiri, supaya dia lebih tepat sasaran."
Saat ini rapat pembahasan pembatasan BBM bersubsidi di Komisi Energi tengah berlangsung dengan agenda pertanyaan dari anggota Dewan. Rapat sendiri dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Darwin Saleh, dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
