Jembatan Selat Sunda Butuh Investasi Rp 250 Triliun

Reporter

Editor

Minggu, 14 November 2010 16:56 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung - Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp 250 triliun. Menurut Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bastari Panji Indra proyek jembatan Selat Sunda ini sangat strategis.

“Ini proyek yang sangat strategis,” katanya dalam acara Temu Media Bappenas 2010 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/11). Besarnya investasi yang dibutuhkan, bisa dilihat dari studi kalayakannya yang membutuhkan dana hingga Rp 1,5 triliun.

Dana sebesar itu, kata Bastari untuk melakukan survey bawah laut yang membutuhkan teknologi yang canggih. Termasuk memperhitungkan kelayakannya karena keberadaan Gunung Anak Krakatau yang sangat mungkin mengganggu. Jembatan ini nantinya ada bentangan sepanjang 2,2 kilometer yang tidak mempunyai struktur penyangga.

Selain mempersiapkan studi kelayakan, Bastari mengatakan sedang disiapkan peraturan untuk mendukung proyek ini. Menurut dia, kelembagaan pembangunan jembatan ini juga harus disiapkan. “Legal dasar peraturannya juga mesti disiapkan,” katanya.

Selain jalan, di jembatan Selat Sunda tersebut nantinya akan ada jalur kereta dan pipa gas. Karena itu, kata dia membutuhkan persiapan yang matang. Hingga saat ini pemerintah masih akan terus mempelajari mekanisme dan nilai proyek Jembatan Selat Sunda ini.

IQBAL MUHTAROM

Berita terkait

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.

Baca Selengkapnya

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.

Baca Selengkapnya

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.

Baca Selengkapnya

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.

Baca Selengkapnya

Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

9 September 2021

Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda

Hatta Rajasa kembali mengangkat usulan pembangunan Jembatan Selat Sunda ketika membahas soal Jalan Tol Trans Sumatera.

Baca Selengkapnya

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat

Baca Selengkapnya

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.

Baca Selengkapnya