IMF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terhadang Korupsi

Reporter

Editor

Jumat, 17 September 2010 16:40 WIB

Direktur IMF Dominique Strauss-Kahn dan presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick saat jumpa pers mengenai krisis keuangan di kantor pusat IMF di Washington (13/10). Foto: AP/Jose Luis Magana
TEMPO Interaktif, Jakarta -Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan pemerintah untuk menempatkan perang melawan korupsi di prioritas wahid, jika ingin tampil sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi moncer.

Menurut Laporan Stabilitas Sistem Keuangan IMF, Indonesia merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan tumbuh 4,5 persen pada 2009. "Ketiga tercepat di kelompok G-20 dan mendorong percepatan ekonomi di tahun-tahun mendatang," tulis laporan seperti dilansir AFP, Jumat (17/9). Indonesia juga dinilai menerapkan respons yang tepat dalam menanggulangi krisis 2008, termasuk reformasi struktural pasca era Soeharto.

Namun laporan yang terpampang di situs IMF itu mengatakan potensi Indonesia jadi kekuatan ekonomi regional terganggu korupsi dan lemahnya penegakan hukum. "Menangani kelemahan ini harus jadi prioritas pemerintah," tulis laporan yang disusun bersama Bank Dunia itu.

Menurut Kepala Misi IMF di Indonesia, Thomas Rumbaugh, demokrasi yang diwarnai oligarki dan kolusi membuat Indonesia gagap dalam menghadapi globalisasi. "Seperti pelari maraton yang membawa beban 20 kilogram, Indonesia tertinggal dan tidak mampu mengejar," katanya.

Menurutnya, ada baiknya pemerintah memiliki semacam desain yang melindungi kekayaan dan hak keistimewaan. "Bukan untuk mendukung kompetisi," kata Rumbaugh.

Jika korupsi berhasil dihapus, bukan tidak mungkin Indonesia tampil sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Menurut IMF, negara ini memiliki segudang kekuatan, terutama basis konsumen yang masif dan kekayaan alam.

AFP | REZA M

Berita terkait

KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

11 Agustus 2017

KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi

Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.

Baca Selengkapnya

KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

7 Agustus 2017

KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester

KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.

Baca Selengkapnya

KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

27 Maret 2017

KPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia  

Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.

Baca Selengkapnya

Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

25 Januari 2017

Hanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya

TI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia  

25 Januari 2017

TI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia  

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin.

Baca Selengkapnya

Korupsi (Atas Nama) Partai

24 Oktober 2016

Korupsi (Atas Nama) Partai

Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Baca Selengkapnya

Siasat Kenaikan Subsidi Partai

21 Oktober 2016

Siasat Kenaikan Subsidi Partai

Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?

Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

16 Maret 2016

Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi  

Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?

Baca Selengkapnya

Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

22 Februari 2016

Survei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun  

Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi

masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.

Baca Selengkapnya

Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!  

27 Januari 2016

Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!  

Kenaikan peringkat salah satunya berkat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya