Pengamat: Inflasi 2011 Masih Jadi Permasalahan  

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2010 17:27 WIB

Aviliani. TEMPO/Arnold Simanjuntak

TEMPO Interaktif, Jakarta -Ekonomi INDEF, Aviliani, menilai beberapa besaran ekonomi untuk Anggaran Pendapatan da Belanja Negara (APBN) 2011 yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sesuai harapan.

Namun pemmerintah harus memperhatikan laju inflasi yang diperkirakan melebihi proyeksi.
"Indonesia harus bisa memacu pertumbuhan 6,5 hingga 7 persen dalam tiga tahun ini (2010-2012)," ujar, Aviliani.

Menurut dia, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen yang dibacakan Presiden di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sore ini dinilai normal. "Relatif bisa dicapai, tidak terlalu agresif," kata dia.

Suku bunga Bank Indonesia (SBI) yang dipatok pada angka 6,5 persen, kata dia, relatif bagus. Dia berharap pemerintah mematok angka ini sebagai nilai maksimal. "Jangan dinaikkan lagi karena sudah tinggi sekali," kata dia.

Demikian halnya dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipatok pada angka 9,300 yang dia anggap sudah wajar. Dengan angka sebesar itu, kata dia, arus dana yang mengalir dari dunia internasional ke Indonesia akan tinggi. "Diharapkan aliran dana ini akan terus membaik."

Advertising
Advertising

Sayangnya, Aviliani mengkhawatirkan laju inflasi yang ditargetkan sebesar 5,3 persen. Menurut dia, selama Indonesia masih belum memiliki ketahanan pangan dan energi, maka nilai inflasi tahun depan bisa jadi lebih tinggi dari yang disebut pemerintah. "Inflasi bisa lebih tinggi (dari target)."

Data Badan Pusat Statistik sendiri menyebutkan tingginya angka inflasi akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya harga pangan. Sementara untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, kata Aviliani, Indonesia masih banyak mendatangkan komoditas dari luar negeri. "Indonesia masih bergantung pada impor. Kelangkaan pangan pada 2011 masih mungkin terjadi," ujar dia.

Di sektor energi, lanjut dia, peralihan bahan bakar dari minyak tanah ke elpiji masih terkendala berbagai hal teknis. Belum lagi Indonesia belum bisa menghasilkan elpiji secara mandiri. Selama ini Indonesia baru bisa menghasilkan Liquid Natural Gas (LNG), bukan elpiji."Kebutuhan elpiji masih meningkat tetapi ketergantungan tinggi."

Faktor lain yang dianggap bisa mempengaruhi laju inflasi pada 2011 adalah masalah distribusi yang belum capai titik perbaikan. Hingga sekarang, distribusi di Indonesia masih terkendala infrastruktur. "Baru Jawa dan Sumatera yang memiliki infrastruktur memadai."

Atas pertimbangan itu, Aviliani memperkirakan laju inflasi tahun depan akan berkisar pada 6-6,5 persen.Kentalnya permasalahan infrastruktur di Indonesia, kata dia, harus segera diselesaikan. Aviliani melirik dana dari dunia internasional yang mengalir deras ke Indonesia sepanjang tahun 2010.

Menurut dia, pemerintah harus bisa memanfaatkan aliran dana tersebut untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berkaca dari pencapaian tahun 2010, pemerintah masih lamban dalam menyerap APBN untuk kepentingan belanja modal termasuk infrastruktur. "Butuh effort besar. Jangan sampai akhirnya jadi bubble economy saja."

ANTON WILLIAM

Berita terkait

Cetak Petani Milenial untuk Tangani Inflasi di Nusa Tenggara Timur

2 Maret 2024

Cetak Petani Milenial untuk Tangani Inflasi di Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT menginisiasi program cetak petani milenial. Mereka diajari tanam cabai hingga bawang.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya

17 Oktober 2023

Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya

Inflasi adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan. Berikut dampak yang ditimbulkan karena inflasi.

Baca Selengkapnya

Inflasi 15 Provinsi di Atas Nasional, Jokowi Minta Pemda Rajin Cek ke Lapangan

31 Agustus 2023

Inflasi 15 Provinsi di Atas Nasional, Jokowi Minta Pemda Rajin Cek ke Lapangan

Jokowi menyebutkan terdapat 15 provinsi dan kabupaten/kota yang laju inflasinya di atas tingkat nasional meskipun sudah di bawah 5 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023

1 Agustus 2023

Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023

Perekonomian triwulan II 2023, kata Sri Mulyani diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Inflasi Kembali ke Sasaran, Lebih Cepat dari Perkiraan

1 Agustus 2023

Sri Mulyani: Inflasi Kembali ke Sasaran, Lebih Cepat dari Perkiraan

Sri Mulyani memperkirakan inflasi dapat tetap terkendali.

Baca Selengkapnya

Inflasi Tahunan Juli 3,08 Persen, Sektor Transportasi, Makanan dan Rokok Penyumbang Terbesar

1 Agustus 2023

Inflasi Tahunan Juli 3,08 Persen, Sektor Transportasi, Makanan dan Rokok Penyumbang Terbesar

BPS mencatat inflasi tahunan pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Prediksi Inflasi Tahunan 3,6 Persen: El Nino Perlu Diantisipasi dengan Hati-hati

31 Juli 2023

Ekonom Prediksi Inflasi Tahunan 3,6 Persen: El Nino Perlu Diantisipasi dengan Hati-hati

Ekonom dari Bank Mandiri, Faisal Rachman, memperkirakan inflasi tahunan terus menurun sepanjang paruh kedua 2023.

Baca Selengkapnya

ASDP Jelaskan Faktor Pembentuk Tarif Baru Angkutan Penyeberangan yang Mulai Berlaku 3 Agustus

30 Juli 2023

ASDP Jelaskan Faktor Pembentuk Tarif Baru Angkutan Penyeberangan yang Mulai Berlaku 3 Agustus

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan penyesuaian tarif angkutan pada 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

BPS Catat Inflasi Tahunan Juni 2023 3,52 Persen, Terendah sejak April 2022

3 Juli 2023

BPS Catat Inflasi Tahunan Juni 2023 3,52 Persen, Terendah sejak April 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara tahunan atau year on year pada periode Juni 2023 sebesar 3,52 persen.

Baca Selengkapnya

IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda

30 Juni 2023

IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda

Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel, secara bertahap.

Baca Selengkapnya