TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Komisi IX DPR Paskah Suzeta meminta pemerintah untuk menunda divestasi BCA. Kecuali pemerintah mengajukan dua syarat kepada para penawar (bidder) BCA. Yakni menarik obligasi (surat utang) rekap dan mencabut program penjaminan. Disamping itu, Paskah mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan kepentingan nasional. Misalnya menjamin bakal tak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). "Saya lihat para bidder belum mau melepaskan program penjaminan tersebut “ ujarnya seusai bertemu para karyawan BCA di Gedung Nusantara I DPR/MPR SEnayan, Jakarta, Kamis (7/2). Anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini tak setuju dengan tuntutan para karyawan BCA untuk membatalkan proses divestasi BCA. Pasalnya, para karyawan tersebut khawatir pemilik baru bisa bertindak sewenang-wenang misalnya dengan melakukan PHK. Dalam aksinya, saat berunjuk rasa di DPR, para karyawan menuntut agar proses divestasi dibatalkan. Dan BCA dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika tidak, para karyawanan mengancam akan melakukan mogok kerja. “Kita akan mogok jika divestasi jadi,” ujar M. Bilal Idries, juru bicara perwakilan karyawan BCA. Menurut Bilal, para karyawanan memperkirakan bakal kembalinya pemilik lama. Mereka mengindikasikan 70 persen jajaran pimpinan di BCA adalah orang Salim (Pemilik lama Sudono Salim-Red). Bilal juga meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit BCA. Hal itu diperlukan BCA agar bisa berjalan secara sehat. Seperti diketahui sebanyak 300 karyawan BCA itu menggelar unjuk rasa di DPR, sekitar pukul 13.00 WIB. Sambil membawa spanduk dan diiringi 10 mobil dan satu bus ukuran sedang, para pengunjuk rasa itu menyusuri sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebelum sampai ke DPR. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan ke kantor Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Seperti juga di DPR, para karyawan itu menolak divestasi 51 persen saham BCA oleh pemerintah. (Anggoro-Tempo News Room)