TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berniat membentuk tim transparansi pajak pertambangan. Tim ini bakal bertugas mencari sebab turunnnya setoran pajak perusahaan tambang.
"Tim akan segera dibentuk. Saya sebagai pengarah, timnya terdiri dari unsur lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/5).
Menurut dia, tim akan menyelidiki alasa setoran pajak tambang turun cukup tajam awal tahun ini. Pemerintah mencatat hingga 7 Mei, sektor tambang hanya membayar Rp 8,8 triliun, turun drastis nyaris 30 persen dibanding Rp 12,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
"Kita harus tahu kenapa turun. Apakah karena sales (penjualan) turun, atau cost of production (biaya produksi) naik tapi harga jualnya turun," ujar Hatta.
Ia menjelaskan, tim memiliki kewenangan untuk bertanya kepada perusahaan maupun jajaran pemerintah, mulai dari bupati, gubernur, hingga Direktur Jenderal Pajak, serta Menteri Keuangan.
BUNGA MANGGIASIH
"Tim akan segera dibentuk. Saya sebagai pengarah, timnya terdiri dari unsur lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (20/5).
Menurut dia, tim akan menyelidiki alasa setoran pajak tambang turun cukup tajam awal tahun ini. Pemerintah mencatat hingga 7 Mei, sektor tambang hanya membayar Rp 8,8 triliun, turun drastis nyaris 30 persen dibanding Rp 12,4 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
"Kita harus tahu kenapa turun. Apakah karena sales (penjualan) turun, atau cost of production (biaya produksi) naik tapi harga jualnya turun," ujar Hatta.
Ia menjelaskan, tim memiliki kewenangan untuk bertanya kepada perusahaan maupun jajaran pemerintah, mulai dari bupati, gubernur, hingga Direktur Jenderal Pajak, serta Menteri Keuangan.
BUNGA MANGGIASIH
