TEMPO Interaktif, Jakarta:Perusahaan Listrik Negara berharap Jepang tidak menunda pendanaan proyek PLTU Tanjung Jati B. Sebab kalau ditunda, akan ada kemungkinan ditunda terus, kata Direktur Utama PLN Eddie Widiono kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi DPR, Rabu (5/2). Pernyataan Eddie ini berkaitan dengan kekhawatiran PLN tentang terganjalnya kontraktor Tanjung Jati B, Sumitomo Corproration, terhadap aturan imbal dagang (counter trade) yang diterapkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Eddie mengatakan, aturan imbal dagang itu akan membuat PLN harus melakukan perundingan lagi dengan Sumitomo. Masalahnya, hasil negosiasi yang telah dicapai antara PLN dan Sumitomo tidak memperhitungkan masalah imbal dagang. Kebijakan imbal dagang itu sendiri akan menyebabkan tambahan biaya bagi Sumitomo. Artinya, kita harus berunding lagi. Kan poyek Tanjung Jati B bisa tertunda, kata Eddie. Saat ini, kata Eddie, Sumitomo sedangan menunggu sikap pemerintah Indonesia yang menjamin hasil negosiasi yang telah disepakati tidak dikenakan kebijakan imbal dagang. Kita berharap pemerintah memberi jalan yang lancar, kata dia. Maret 2003 nanti, Eddie menambahkan, Sumitomo sudah bisa mencairkan bantuannya. Dengan demikian, konstruksi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap ini bisa dimulai pada April 2003. Jadi tahun 2006, Tanjung Jati B siap beroperasi, katanya. Seperti diketahui, PLTU Tanjung Jati B adalah proyek listrik swasta dengan kapasitas 1.320 megawatt. Pembangkit yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah ini rencananya digarap patungan oleh beberapa pengembang. Namun, karena krisis melanda Indonesia beberapa tahun lalu, pengembang menyerahkan proyek ini kepada PLN. Pertengahan 1999, PLN menyerahkan proyek pembangunan pembangkit ini kepada Sumitomo Corporation dari Jepang yang mendapat dukungan dana dari JBIC. Proyek ini sempat terhenti karena belum ada kesepakatan antara Departemen Keuangan dengan JBIC mengenai fasilitas likuiditas. Belakangan, Sumitomo menyatakan komitmennya untuk mendanai proyek pembangkit listrik ini. Meskipun demikian, keterlambatan pembangunan pembangkit Tanjung Jati B ini menyebabkan krisis listrik pada 2004 nanti. Meskipun demikian, pemerintah sudah menyiapkan program darurat (crash program) dengan membangun pembangkit listrik bertenaga gas di Muara Tawar, Semarang, dengan kapasitas 600 megawatt. Multazam --- TNR