TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengeluhkan lambannya pelaksanaan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Dari 480 ribu hektare yang ditargetkan untuk tahun ini baru 60 ribu hektare yang bisa terealisasi. Padahal program itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Program tersebut banyak menemui kendala lantaran harus menunggu proses perizinan di daerah-daerah. "Sudah difokuskan saja masih lamban," ujar dia dalam acara simposium nasional bertema Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (3/5).
Dari luas areal yang dicadangkan pemerintah untuk HTR sebanyak 480 ribu hektare tapi baru 60 ribu yang sudah diberikan. "Lambatnya di bupati. Dari 60 ribu hektare itu yang terbanyak di daerah Lampung. Itu pun setelah saya hubungi terus setiap hari," ujarnya.
Keterlambatan itu bukan masalah birokrasi namun pada kesadaran kepala daerah memperjuangkan rakyatnya. Zulkifli mengaku telah memberikan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mensosialisasikan HTR ke bupati. "Bupati wewenang dari Mendagri. Tapi sudah lama saya surati minta HTR disosialisasikan," tuturnya.
Investor, menurut Zulkifli, memiliki peran penting dalam menyukseskan program hutan tanaman rakyat. Hal itu dikarenakan bila sebuah hutan beralih fungsi menjadi kebun, pengusaha diharapkan memberi 0 persen untuk tanaman plasma dan 80 persen untuk tanaman inti.
Dari 20 persen itu sekitar 10 persennya dijadikan Hutan Tanam Industri (HTI), dan sisanya untuk masyarakat. "Mereka (pengusaha) sudah mau asal 10 persen itu betul-betul digunakan untuk masyarakat sekitar hutan, bukan pendatang," katanya.
Tidak seperti hutan tanaman industri yang padat modal, hutan tanaman rakyat berbasis pada perekonomian masyarakat. Dengan program Hutan Tanaman rakyat itu pun masyarakat bisa memanfaatkan penggunaan hutan produksi.
Menurut Menteri Zulkifli, untuk mendukung aspek permodalan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat telah tersedia dana dengan skema pinjaman bergulir melalui Badan Layanan Umum Kehutanan, yaitu Pusat Membiayaan Pembangunan Hutan, sebesar Rp 2,1 triliun.
MUTIA RESTY
Program tersebut banyak menemui kendala lantaran harus menunggu proses perizinan di daerah-daerah. "Sudah difokuskan saja masih lamban," ujar dia dalam acara simposium nasional bertema Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (3/5).
Dari luas areal yang dicadangkan pemerintah untuk HTR sebanyak 480 ribu hektare tapi baru 60 ribu yang sudah diberikan. "Lambatnya di bupati. Dari 60 ribu hektare itu yang terbanyak di daerah Lampung. Itu pun setelah saya hubungi terus setiap hari," ujarnya.
Keterlambatan itu bukan masalah birokrasi namun pada kesadaran kepala daerah memperjuangkan rakyatnya. Zulkifli mengaku telah memberikan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mensosialisasikan HTR ke bupati. "Bupati wewenang dari Mendagri. Tapi sudah lama saya surati minta HTR disosialisasikan," tuturnya.
Investor, menurut Zulkifli, memiliki peran penting dalam menyukseskan program hutan tanaman rakyat. Hal itu dikarenakan bila sebuah hutan beralih fungsi menjadi kebun, pengusaha diharapkan memberi 0 persen untuk tanaman plasma dan 80 persen untuk tanaman inti.
Dari 20 persen itu sekitar 10 persennya dijadikan Hutan Tanam Industri (HTI), dan sisanya untuk masyarakat. "Mereka (pengusaha) sudah mau asal 10 persen itu betul-betul digunakan untuk masyarakat sekitar hutan, bukan pendatang," katanya.
Tidak seperti hutan tanaman industri yang padat modal, hutan tanaman rakyat berbasis pada perekonomian masyarakat. Dengan program Hutan Tanaman rakyat itu pun masyarakat bisa memanfaatkan penggunaan hutan produksi.
Menurut Menteri Zulkifli, untuk mendukung aspek permodalan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat telah tersedia dana dengan skema pinjaman bergulir melalui Badan Layanan Umum Kehutanan, yaitu Pusat Membiayaan Pembangunan Hutan, sebesar Rp 2,1 triliun.
MUTIA RESTY
