TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah mentargetkan program reformasi birokrasi pada seluruh departemen dan lembaga negara bisa tuntas 2011. Sementara reformasi pada seluruh Pemerintahan Daerah ditargetkan pada 2025.

Itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida S. Alisjahbana, dalam jawaban tertulisnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyaty Senin (1/2).

Armida mengatakan program reformasi birokrasi telah dimulai sejak 2008. Proyek rintisannya dilakukan pada tiga lembaga, yakni di Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Disusul, setahun kemudian, Sekretariat Kabinet, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tahun ini, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Politik dan Kemanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kementerian Perindustrian, masih dalam tahap penyelesaian penilaian. Sedangkan sembilan instansi lainnya masih dalam proses penyampaian usulan menerapkan reformasi birokrasi.

Mereka adalah Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

AGOENG WIJAYA | REZA MAULANA