TEMPO Interaktif, Jakarta - Program revitalisasi industri pupuk masih terganjal negosiasi harga gas yang belum menemukan kesepakatan. Pemerintah diharapkan sebaiknya menentukan tingkat harga keekonomian gas. "Kalau dibiarkan B to B (business to business) enggak akan pernah ketemu," kata Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Hidayat Nyakman di Kementerian Perindustrian usai Workshop Revitalisasi Industri Pupuk di Jakarta, Kamis (21/1).
Hidayat menjelaskan, pemerintah perlu membentuk semacam badan independen yang menentukan harga gas. Setelah ditentukan, pemerintah akan menetapkan harga jual gas yang pantas kepada industri pupuk. Kalau pada harga yang sudah ditentukan tersebut tetap belum bisa dipenuhi oleh industri pupuk, pemerintah bisa memberikan fasilitas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo mengakui, saat ini persoalan ada pada harga gas. Namun, hal itu akan dibicarakan secara business to business. "Kalau tidak tercapai, pemerintah tentu akan do something (melakukan sesuatu)," ujar Evita.
Ia menambahkan, apa yang dilakukan pemerintah itu bukan bentuk intervensi. "(Tapi) mereka minta difasilitasi," ujarnya. Menurut Evita, gas tidak akan keluar bila tidak terdapat harga keekonomian.
Sebenarnya, pemerintah sudah menetapkan alokasi gas domestik yang dalam waktu dekat akan bisa diakses. Hanya Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi mengakui, alokasi itu belum termasuk soal berapa harga gas. "Komitmen gas ini penting untuk revitalisasi industri pupuk," ucapnya.
Evita menjelaskan sampai 2025, pemerintah sudah mempunyai aloaksi gas untuk industri. "Sumbernya sudah jelas, baik itu revitalisasi tahap I maupun II," katanya. PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik, kata Evita akan mendapat pasokan dari Cepu. "Itu sudah jelas dan secure (aman)," ujarnya.
Ia mengakui untuk PT Pupuk Kujang memang belum ada, Tapi sumbernya banyak. Bisa dari LNG terminal di Jawa Barat, dan bisa pasokan dari dalam maupun luar negeri. Adapun PT Pupuk Iskandar Muda, menurut Evita, dalam posisi aman, tinggal menunggu proses administrasi. "Yang penting sumbernya dulu, harga bisa dibicarakan," tutur Evita.
Sedangkan PT Pupuk Sriwidjaja berencana memindahkan lokasi pabrik ke tempat yang dekat dengan sumber gas. Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja, Dadang Heru Kodri, menyebutkan Pusri II, III dan IV, yang akan diganti dengan pabrik baru. Tentang lokasi, ia menyebutkan Senoro, Masela dan Papua.
Rencana pergantian tersebut masih tergantung kesepakatan harga yang dicapai. Sebetulnya, pihaknya menginginkan semua di Palembang. Namun hal itu tidak memungkinkan lantaran Sungai Musi, sungai terpanjang di Sumatera, hanya bisa dimasuki kapal dengan kapasitas 3 ribu ton.
Untuk investasi satu pabrik dibutuhkan investasi US$ 700 juta dengan kapasitas urea 2.500. amoniak 3.000 ton per hari. Perbankan bersedia menyediakan dana asal ada jaminan gas. "Jadi ya ini wolak-walik (bolak-balik)," ucapnya.
Pemerintah mengharapkan revitalisasi industri pupuk akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk urea dari 8,05 juta ton menjadi 10,40 juta ton. Investasi yang dibutuhkan Rp 45,25 triliun. Adapun kebutuhan gas bumi sebesar 981 MMSCFD, sedangkan kapasitas produksi pupuk NPK akan bertambah 1 juta ton dengan investasi Rp 1.93 triliun.
IQBAL MUHTAROM
Hidayat menjelaskan, pemerintah perlu membentuk semacam badan independen yang menentukan harga gas. Setelah ditentukan, pemerintah akan menetapkan harga jual gas yang pantas kepada industri pupuk. Kalau pada harga yang sudah ditentukan tersebut tetap belum bisa dipenuhi oleh industri pupuk, pemerintah bisa memberikan fasilitas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo mengakui, saat ini persoalan ada pada harga gas. Namun, hal itu akan dibicarakan secara business to business. "Kalau tidak tercapai, pemerintah tentu akan do something (melakukan sesuatu)," ujar Evita.
Ia menambahkan, apa yang dilakukan pemerintah itu bukan bentuk intervensi. "(Tapi) mereka minta difasilitasi," ujarnya. Menurut Evita, gas tidak akan keluar bila tidak terdapat harga keekonomian.
Sebenarnya, pemerintah sudah menetapkan alokasi gas domestik yang dalam waktu dekat akan bisa diakses. Hanya Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi mengakui, alokasi itu belum termasuk soal berapa harga gas. "Komitmen gas ini penting untuk revitalisasi industri pupuk," ucapnya.
Evita menjelaskan sampai 2025, pemerintah sudah mempunyai aloaksi gas untuk industri. "Sumbernya sudah jelas, baik itu revitalisasi tahap I maupun II," katanya. PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik, kata Evita akan mendapat pasokan dari Cepu. "Itu sudah jelas dan secure (aman)," ujarnya.
Ia mengakui untuk PT Pupuk Kujang memang belum ada, Tapi sumbernya banyak. Bisa dari LNG terminal di Jawa Barat, dan bisa pasokan dari dalam maupun luar negeri. Adapun PT Pupuk Iskandar Muda, menurut Evita, dalam posisi aman, tinggal menunggu proses administrasi. "Yang penting sumbernya dulu, harga bisa dibicarakan," tutur Evita.
Sedangkan PT Pupuk Sriwidjaja berencana memindahkan lokasi pabrik ke tempat yang dekat dengan sumber gas. Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja, Dadang Heru Kodri, menyebutkan Pusri II, III dan IV, yang akan diganti dengan pabrik baru. Tentang lokasi, ia menyebutkan Senoro, Masela dan Papua.
Rencana pergantian tersebut masih tergantung kesepakatan harga yang dicapai. Sebetulnya, pihaknya menginginkan semua di Palembang. Namun hal itu tidak memungkinkan lantaran Sungai Musi, sungai terpanjang di Sumatera, hanya bisa dimasuki kapal dengan kapasitas 3 ribu ton.
Untuk investasi satu pabrik dibutuhkan investasi US$ 700 juta dengan kapasitas urea 2.500. amoniak 3.000 ton per hari. Perbankan bersedia menyediakan dana asal ada jaminan gas. "Jadi ya ini wolak-walik (bolak-balik)," ucapnya.
Pemerintah mengharapkan revitalisasi industri pupuk akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk urea dari 8,05 juta ton menjadi 10,40 juta ton. Investasi yang dibutuhkan Rp 45,25 triliun. Adapun kebutuhan gas bumi sebesar 981 MMSCFD, sedangkan kapasitas produksi pupuk NPK akan bertambah 1 juta ton dengan investasi Rp 1.93 triliun.
IQBAL MUHTAROM
