Industri Keramik Mau Genjot Produksi, Gas Malah Dibatasi
Senin, 18 Januari 2010 19:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Achmad Widjaya mengatakan pelaku industri keramik membutuhkan jaminan pasokan gas untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. "Ini menjadi ancaman serius bagi pelaku industri keramik," katanya di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi Perdagangan dan Industri Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (18/1).
Ia mengatakan bila pasokan gas tidak berjalan lancar, pemanfaatan kapasitas terpasang tahun ini akan turun 20 persen. Padahal, kata dia, saat ini industri keramik baru pulih 85 persen dari kapasitas terpasang yang sebesar 330 juta ton. "Ini mengikuti pemulihan ekonomi yang sekarang terjadi," ujarnya.
Achmad mengatakan, 85 perusahaan keramik tahun ini menargetkan nilai ekspor keramik bakal menyentuh US$ 100 juta (sekitar Rp 920 miliar) atau meningkat dari US$ 45 juta tahun lalu. Karena itu, industri keramik butuh pasokan gas yang lebih besar lagi.
Sejak 2008 asosiasi keramik telah memiliki kontrak dengan PT Perusahaan Gas Negara untuk pasokan gas sebanyak 33 juta mmbtu tiap tahunnya. Namun saat krisis terjadi pada akhir 2008, permintaan keramik merosot dan berimbas pada kinerja produksi. "Industri keramik hanya menyerap sekitar 20 juta mmbtu," ujarnya.
Setelah krisis global mereda, industri keramik mulai menggenjot proses produksi. "Pasokan gas yang terserap di 2009 mencapai 31 juta mmbtu," katanya. Sayangnya, PGN belum memberikan jaminan pasokan gas tahun ini. Padahal tahun ini diperlukan pasokan setidaknya mendekati batas maksimal kontrak, yakni 33 juta mmbtu. "Kita ingin optimalkan kapasitas terpasang di atas 85 persen," ujarnya.
Tapi, kata Achmad, di tengah usaha menggenjot produksi itu PGN sekarang malah berencana mengenakan denda 50 persen dari harga sesuai kontrak US$ 5 per mmbtu atas setiap kelebihan pemakaian pasokan gas. "Jadi setiap kelebihan serapan gasnya kita harus bayar US$ 7,5 per mmbtu," ucapnya.
PGN ingin mengenakan denda atas serapan gas yang melonjak di 2009 sebesar 11 juta mmbtu, dari pemakaian 2008. "Padahal kami punya batas maksimal 33 juta mmbtu. Kalau lebih dari itu kami siap bayar surcharge," ujarnya.
Ia meminta PGN supaya memasok gas sesuai volume kontrak 2008 pada tahun ini dan tidak ada perubahan harga gas. "Kita tiap bulan rata-rata bayar gas Rp 100 miliar per bulan atau sekitar Rp 1,2 triliun tiap tahunnya," ujarnya. Kontrak ini berlaku hingga akhir Februari 2010.
IQBAL MUHTAROM
Ia mengatakan bila pasokan gas tidak berjalan lancar, pemanfaatan kapasitas terpasang tahun ini akan turun 20 persen. Padahal, kata dia, saat ini industri keramik baru pulih 85 persen dari kapasitas terpasang yang sebesar 330 juta ton. "Ini mengikuti pemulihan ekonomi yang sekarang terjadi," ujarnya.
Achmad mengatakan, 85 perusahaan keramik tahun ini menargetkan nilai ekspor keramik bakal menyentuh US$ 100 juta (sekitar Rp 920 miliar) atau meningkat dari US$ 45 juta tahun lalu. Karena itu, industri keramik butuh pasokan gas yang lebih besar lagi.
Sejak 2008 asosiasi keramik telah memiliki kontrak dengan PT Perusahaan Gas Negara untuk pasokan gas sebanyak 33 juta mmbtu tiap tahunnya. Namun saat krisis terjadi pada akhir 2008, permintaan keramik merosot dan berimbas pada kinerja produksi. "Industri keramik hanya menyerap sekitar 20 juta mmbtu," ujarnya.
Setelah krisis global mereda, industri keramik mulai menggenjot proses produksi. "Pasokan gas yang terserap di 2009 mencapai 31 juta mmbtu," katanya. Sayangnya, PGN belum memberikan jaminan pasokan gas tahun ini. Padahal tahun ini diperlukan pasokan setidaknya mendekati batas maksimal kontrak, yakni 33 juta mmbtu. "Kita ingin optimalkan kapasitas terpasang di atas 85 persen," ujarnya.
Tapi, kata Achmad, di tengah usaha menggenjot produksi itu PGN sekarang malah berencana mengenakan denda 50 persen dari harga sesuai kontrak US$ 5 per mmbtu atas setiap kelebihan pemakaian pasokan gas. "Jadi setiap kelebihan serapan gasnya kita harus bayar US$ 7,5 per mmbtu," ucapnya.
PGN ingin mengenakan denda atas serapan gas yang melonjak di 2009 sebesar 11 juta mmbtu, dari pemakaian 2008. "Padahal kami punya batas maksimal 33 juta mmbtu. Kalau lebih dari itu kami siap bayar surcharge," ujarnya.
Ia meminta PGN supaya memasok gas sesuai volume kontrak 2008 pada tahun ini dan tidak ada perubahan harga gas. "Kita tiap bulan rata-rata bayar gas Rp 100 miliar per bulan atau sekitar Rp 1,2 triliun tiap tahunnya," ujarnya. Kontrak ini berlaku hingga akhir Februari 2010.
IQBAL MUHTAROM
