TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah sebaiknya menaikkan tarif dasar listrik tahun ini. "Perkiraan saya, akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak, yang membuat biaya pokok penyediaan listrik meningkat," ujar analis kelistrikan, Fabby Tumiwa Rabu (13/1).
Dia khawatir jika pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik maka akan terjadi pembengkakan subsidi. Harga minyak internasional saat ini terus bergerak naik di atas US$ 80 per barel. Dengan masih tingginya pemakaian bahan bakar minyak, Fabby memperkirakan, biaya pokok penyediaan listrik akan naik 15 persen.
Jika pemerintah tidak menaikkan subsidi, menurutnya keuangan Perusahaan Listrik Negara akan terganggu. Biaya investasi untuk pengembangan pasokan listrik mencapai Rp 40 triliun, dan sekitar Rp 20 triliun berasal dari pinjaman. "Kalau kondisi keuangan PLN tidak layak, mereka akan susah mencari pinjaman," ucap Fabby.
Penambahan subsidi, lanjutnya, juga bukan solusi yang tepat. Profil resiko PLN akan semakin tinggi karena terdorong dari peningkatan permintaan bisnis dan subsidinya. Ia menyayangkan langkah pemerintah yang tidak menaikkan tarif dasar listrik sejak 2003, yaitu Rp 640 per kilowatt hour. Padahal, apa yang dibutuhkan PLN adalah perbaikan kinerja perusahaan.
"Pemerintah seharusnya menyesuaikan tarif dasar listrik sesuai dengan biaya pokok penyediaan listrik dan mengubah strategi alokasi subsidi," kata Fabby. Tidak dinaikkannya tarif juga menyebabkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,5 persen akan sulit tercapai.
"Target itu bisa tercapai kalau listrik tumbuh tujuh persen atau menambah kapasitas 2.500 megawatt," katanya. Saat ini banyak industri yang kekurangan listrik dan harus memakai genset. Hal tersebut membuat produk industri menjadi tidak kompetitif.
Bahkan industri manufaktur, seperti alas kaki, sudah mulai memindahkan pabriknya ke negara dengan infrastruktur listrik lebih memadai, seperti Vietnam.
Soal pemberian margin delapan persen kepada PLN, menurutnya juga tidak tepat. PLN seharusnya diberikan tingkat pengembalian usaha, bukan margin yang diambil dari listrik bersubsidi. "Tingkat pengembalian usaha listrik di Asia minimal 10 persen," ujarnya.
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengaku hanya bisa menuruti keputusan pemerintah. "Karena dalam dua tahun ke depan nyawa PLN masih di tangan pemerintah," kata Dahlan.
PLN hanya bisa mengantisipasi tidak naiknya tarif dasar ini dengan meminta tambahan subsidi. "Tahun ini PLN tambah banyak diesel untuk mengatasi pemadaman se-Indonesia," ucapnya.
SORTA TOBING
Dia khawatir jika pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik maka akan terjadi pembengkakan subsidi. Harga minyak internasional saat ini terus bergerak naik di atas US$ 80 per barel. Dengan masih tingginya pemakaian bahan bakar minyak, Fabby memperkirakan, biaya pokok penyediaan listrik akan naik 15 persen.
Jika pemerintah tidak menaikkan subsidi, menurutnya keuangan Perusahaan Listrik Negara akan terganggu. Biaya investasi untuk pengembangan pasokan listrik mencapai Rp 40 triliun, dan sekitar Rp 20 triliun berasal dari pinjaman. "Kalau kondisi keuangan PLN tidak layak, mereka akan susah mencari pinjaman," ucap Fabby.
Penambahan subsidi, lanjutnya, juga bukan solusi yang tepat. Profil resiko PLN akan semakin tinggi karena terdorong dari peningkatan permintaan bisnis dan subsidinya. Ia menyayangkan langkah pemerintah yang tidak menaikkan tarif dasar listrik sejak 2003, yaitu Rp 640 per kilowatt hour. Padahal, apa yang dibutuhkan PLN adalah perbaikan kinerja perusahaan.
"Pemerintah seharusnya menyesuaikan tarif dasar listrik sesuai dengan biaya pokok penyediaan listrik dan mengubah strategi alokasi subsidi," kata Fabby. Tidak dinaikkannya tarif juga menyebabkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,5 persen akan sulit tercapai.
"Target itu bisa tercapai kalau listrik tumbuh tujuh persen atau menambah kapasitas 2.500 megawatt," katanya. Saat ini banyak industri yang kekurangan listrik dan harus memakai genset. Hal tersebut membuat produk industri menjadi tidak kompetitif.
Bahkan industri manufaktur, seperti alas kaki, sudah mulai memindahkan pabriknya ke negara dengan infrastruktur listrik lebih memadai, seperti Vietnam.
Soal pemberian margin delapan persen kepada PLN, menurutnya juga tidak tepat. PLN seharusnya diberikan tingkat pengembalian usaha, bukan margin yang diambil dari listrik bersubsidi. "Tingkat pengembalian usaha listrik di Asia minimal 10 persen," ujarnya.
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengaku hanya bisa menuruti keputusan pemerintah. "Karena dalam dua tahun ke depan nyawa PLN masih di tangan pemerintah," kata Dahlan.
PLN hanya bisa mengantisipasi tidak naiknya tarif dasar ini dengan meminta tambahan subsidi. "Tahun ini PLN tambah banyak diesel untuk mengatasi pemadaman se-Indonesia," ucapnya.
SORTA TOBING
