TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Perusahaan Pengelola Aset mengucurkan pinjaman senilai US$ 25,6 juta atau sekitar Rp 237,5 miliar ke PT PAL Indonesia untuk penyelesaian pembuatan 10 kapal, dan Rp 193,37 miliar untuk restrukturisasi korporasi.
Pinjaman tersebut merupakan bagian dari Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II tentang penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista). "(Pinjaman ini) tonggak penting penyelamatan PAL," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar di Jakarta kemarin.
Di antara 10 kapal itu terdapat sebuah kapal jenis <I>landing platform deck</I> pesanan TNI Angkatan Laut yang bisa memuat 5 helikopter. "Kapal sepanjang 125 meter itu merupakan pengangkut helikopter terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut," ujar Mustafa.
Direktur Utama PPA Boyke Mukijat mengatakan, pembiayaan ini sebagian merupakan perjanjian antara kedua perusahaan, dan sebagian lagi dari pembiayaan bersama dengan bank-bank milik negara. Jangka waktu pinjaman bervariasi. "Paling lama 2018," ujar Mustafa yang enggan menyebutkan besar bunga pinjaman.
Pembiayaan korporasi dialokasikan sebagai tambahan modal untuk pemeliharaan, perbaikan kapal, rekayasa umum, talangan masa transisi, dan pembayaran sebagian utang. Boyke menolak pinjaman ini semata memenuhi tuntutan pemerintah akan kebutuhan alutsista. "Pinjaman sesuai asas korporasi dan bisnis," ujarnya.
Sampai saat ini perusahaan pembuatan dan pemeliharaan kapal itu terus merugi. Tahun lalu, PAL tekor Rp 43 miliar. "Tahun ini belum hitung, tapi tidak boleh lebih dari itu," ujar Direktur Utama PAL Harsusanto JR. Namun, ia optimistis tahun depan perusahaannya bisa meraup laba. Pasalnya, sudah ada kesepakatan penyediaan alutsista harus lewat produsen dalam negeri.
Saat ini, beban pekerjaan di perusahaan yang berlokasi di Surabaya Jawa Timur itu hampir penuh. Selain pembuatan 10 kapal baru tadi, juga ada pesanan 14 kapal lain. Di bagian pemeliharaan, PAL sedang memperbaiki dua kapal perang jenis korvet milik Belanda. "Pihak asing pun mempercayai kami," ujar Hersusanto.
REZA MAULANA
Pinjaman tersebut merupakan bagian dari Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II tentang penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista). "(Pinjaman ini) tonggak penting penyelamatan PAL," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar di Jakarta kemarin.
Di antara 10 kapal itu terdapat sebuah kapal jenis <I>landing platform deck</I> pesanan TNI Angkatan Laut yang bisa memuat 5 helikopter. "Kapal sepanjang 125 meter itu merupakan pengangkut helikopter terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut," ujar Mustafa.
Direktur Utama PPA Boyke Mukijat mengatakan, pembiayaan ini sebagian merupakan perjanjian antara kedua perusahaan, dan sebagian lagi dari pembiayaan bersama dengan bank-bank milik negara. Jangka waktu pinjaman bervariasi. "Paling lama 2018," ujar Mustafa yang enggan menyebutkan besar bunga pinjaman.
Pembiayaan korporasi dialokasikan sebagai tambahan modal untuk pemeliharaan, perbaikan kapal, rekayasa umum, talangan masa transisi, dan pembayaran sebagian utang. Boyke menolak pinjaman ini semata memenuhi tuntutan pemerintah akan kebutuhan alutsista. "Pinjaman sesuai asas korporasi dan bisnis," ujarnya.
Sampai saat ini perusahaan pembuatan dan pemeliharaan kapal itu terus merugi. Tahun lalu, PAL tekor Rp 43 miliar. "Tahun ini belum hitung, tapi tidak boleh lebih dari itu," ujar Direktur Utama PAL Harsusanto JR. Namun, ia optimistis tahun depan perusahaannya bisa meraup laba. Pasalnya, sudah ada kesepakatan penyediaan alutsista harus lewat produsen dalam negeri.
Saat ini, beban pekerjaan di perusahaan yang berlokasi di Surabaya Jawa Timur itu hampir penuh. Selain pembuatan 10 kapal baru tadi, juga ada pesanan 14 kapal lain. Di bagian pemeliharaan, PAL sedang memperbaiki dua kapal perang jenis korvet milik Belanda. "Pihak asing pun mempercayai kami," ujar Hersusanto.
REZA MAULANA
