TEMPO Interaktif, Makassar - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta daerah membentuk dewan energi untuk mempermudah koordinasi semua pemangku kepentingan dalam menangani persoalan krisis energi terutama krisis listrik yang sedang terjadi saat ini. Lembaga itu bertujuan untuk mengawal penanganan krisis listrik di daerah masing-masing, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Menurut Mukhtazor, anggota Dewan Energi, kepada Tempo, saat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT PLN (Persero) sudah memiliki skenario penanganan krisis listrik yang melanda hampir di semua daerah. Hanya saja perlu pengawalan yang lebih serius agar penanganan krisis listrik yang kian parah ini dapat segera ditangani sesuai jadwal.
Langkah itu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang keadaan krisis dan darurat energi. "Dibutuhkan sinergisme penangan krisis energi antara pusat dan daerah sehingga dapat dikawal bersama dan lebih cepat penyelesaiannya," ucapnya.
Dia mencontohkan PT PLN Sultanbatara sudah memiliki agenda penanganan krisis listrik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, PLN menyewa delapan unit mesin pembangkit dari Cina dan rencananya beroperasi penuh pada Maret tahun depan. Untuk jangka menengah, sejumlah pembangkit baru milik swasta dapat dioperasikan pada 2012. Sementara untuk jangka panjang 10 tahun ke depan, pasokan daya listrik diharapkan bertambah 2.000 megawatt.
Meski demikian, perlu pengawalan secara serius sehingga target penanganan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang tidak lagi meleset.
PLN Sultanbatara menargetkan pasokan daya listrik setiap tahun dari sejumlah proyek pembangkit baru akan bertambah 200 megawatt. Kalau empat pembangkit utama beroperasi normal maka daya listrik yang dimiliki saat ini akan menghasilkan 550 megawatt. Empat pembangkit utama itu adalah: PLTA Bakaru, PLTGU Sengkang, PLTD Suppa, dan PLTGU Tello.
Pemerintah setempat menyambut positif permintaan tersebut. Tapi saat ini, A Sulham Hasan Asisten Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi masih fokus memantau penanganan krisis listrik jangka pendek oleh PLN karena krisis listrik semakin parah dan meluas.
INDRA OY
Menurut Mukhtazor, anggota Dewan Energi, kepada Tempo, saat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT PLN (Persero) sudah memiliki skenario penanganan krisis listrik yang melanda hampir di semua daerah. Hanya saja perlu pengawalan yang lebih serius agar penanganan krisis listrik yang kian parah ini dapat segera ditangani sesuai jadwal.
Langkah itu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang keadaan krisis dan darurat energi. "Dibutuhkan sinergisme penangan krisis energi antara pusat dan daerah sehingga dapat dikawal bersama dan lebih cepat penyelesaiannya," ucapnya.
Dia mencontohkan PT PLN Sultanbatara sudah memiliki agenda penanganan krisis listrik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, PLN menyewa delapan unit mesin pembangkit dari Cina dan rencananya beroperasi penuh pada Maret tahun depan. Untuk jangka menengah, sejumlah pembangkit baru milik swasta dapat dioperasikan pada 2012. Sementara untuk jangka panjang 10 tahun ke depan, pasokan daya listrik diharapkan bertambah 2.000 megawatt.
Meski demikian, perlu pengawalan secara serius sehingga target penanganan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang tidak lagi meleset.
PLN Sultanbatara menargetkan pasokan daya listrik setiap tahun dari sejumlah proyek pembangkit baru akan bertambah 200 megawatt. Kalau empat pembangkit utama beroperasi normal maka daya listrik yang dimiliki saat ini akan menghasilkan 550 megawatt. Empat pembangkit utama itu adalah: PLTA Bakaru, PLTGU Sengkang, PLTD Suppa, dan PLTGU Tello.
Pemerintah setempat menyambut positif permintaan tersebut. Tapi saat ini, A Sulham Hasan Asisten Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi masih fokus memantau penanganan krisis listrik jangka pendek oleh PLN karena krisis listrik semakin parah dan meluas.
INDRA OY
