Raden Pardede Bantah Utak-utik Dana Penyelamatan Century

Reporter

Editor

Selasa, 24 November 2009 21:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Raden Pardede, membantah rumor dirinya ikut mengutak-atik besaran dana penyelamatan Bank Century sebelum diajukan kepada rapat Komite Stabilitas.

“Mengenai angka itu tanggung jawab Bank Indonesia, KSSK hanya keputusan tanggal 21 November 2008. KSSK tidak mempunyai kewenangan yang kompeten tentang angka-angka baik makro maupun mikro perbankan,” kata Raden yang juga menjabat Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan ini usai jumpa pers di Departemen Keuangan, Selasa (24/11).

Dia mengaku ikut dalam sambungan komunikasi jarak jauh atau <I>teleconference</I> saat membahas kondisi Bank Century. Ketika itu sambungan jarak jauh dilakukan di Bank Indonesia dengan Menteri Sri Mulyani Indrawati yang masih berada di Washington, Amerika Serikat, untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengikuti pertemuan G-20.

Dia membantah ada campur tangan Presiden Yudhoyono dalam keputusan Komite Stabilitas untuk mengucurkan dana penyelamatan lewat Lembaga Penjamin Simpanan sebesar Rp 6,7 triliun. Presiden sama sekali tak ikut dalam sambungan jarak jauh maupun berkomunikasi secara langsung ketika Komite Stabilitas menggelar rapat.

“Berdasarkan Perppu JPSK (Jaring Pengaman Sektor Keuangan), dalam rangka <I>bailout itu</I>, secara peraturan memang tidak diharuskan meminta persetujuan Presiden dan pada saat itu memang tidak dimintakan karena dalam ruang lingkup KSSK,” ujarnya.

Sebelumnya, Raden menjadi orang yang paling dicari banyak media karena kabar dirinya ikut berperan dalam membengkaknya dana penyelamatan yang diperlukan Bank Century hingga kini menjadi Rp 6,7 triliun.

AGOENG WIJAYA

Berita terkait

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

8 hari lalu

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Baca Selengkapnya

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo Dilikuidasi, LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah

17 Februari 2024

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo Dilikuidasi, LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah

LPS akan memastikan simpanan nasabah BPR Pasar Bhakti Sidoarjo dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga 12 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Selama 2021, LPS Likuidasi Delapan BPR dan BPRS

26 April 2022

Selama 2021, LPS Likuidasi Delapan BPR dan BPRS

LPS telah melakukan likuidasi delapan bank perkreditan rakyat/bank perkreditan rakyat syariah (BPR/BPRS) sepanjang 2021.

Baca Selengkapnya

BPR Sewu Bali Dilikuidasi, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah

2 Maret 2021

BPR Sewu Bali Dilikuidasi, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah

Saat proses likuidasi BPR Sewu Bali, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank.

Baca Selengkapnya

KPK Akan Bahas Putusan PN Kasus Bank Century di Rapat Pimpinan

12 April 2018

KPK Akan Bahas Putusan PN Kasus Bank Century di Rapat Pimpinan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Buntut Penjualan Bank Mutiara, LPS Digugat US$ 410 Juta

17 November 2017

Buntut Penjualan Bank Mutiara, LPS Digugat US$ 410 Juta

Penjualan Bank Mutiara berbuntut panjang. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) digugat Weston International Capital Ltd sebesar US$ 410 juta.

Baca Selengkapnya

Digugat Soal Penjualan Bank Mutiara, LPS: Itu Mengada-ada

17 November 2017

Digugat Soal Penjualan Bank Mutiara, LPS: Itu Mengada-ada

Weston International merasa tertipu atas penjualan Bank Mutiara dan menggugat LPS.

Baca Selengkapnya

Dana Pihak Ketiga Bank Mandiri Tumbuh 11,6 Persen

26 April 2017

Dana Pihak Ketiga Bank Mandiri Tumbuh 11,6 Persen

Bank Mandiri membukukan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar 11,6 persen.

Baca Selengkapnya

Ini Kata Politikus PDIP Soal Kerja Sama Menkeu-JP Morgan  

5 Januari 2017

Ini Kata Politikus PDIP Soal Kerja Sama Menkeu-JP Morgan  

Menurut Hendrawan, keputusan itu diambil ketika pemerintah berfokus melakukan pembenahan kondisi keuangan yang sedang memburuk.

Baca Selengkapnya

Aset Hartawan Disita untuk Dikembalikan ke Nasabah Antaboga

23 April 2016

Aset Hartawan Disita untuk Dikembalikan ke Nasabah Antaboga

Kejaksaan akan mencairkan uang nasabah PT Antaboga yang dibawa kabur Hartawan.

Baca Selengkapnya