TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menurut Menteri Negara BUMN Laksmana Sukardi, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam era otonomi daerah. Kontribusi itu berupa pajak dan deviden maupun penciptaan lapangan kerja, di samping penyediaan barang dan jasa. “Terakhir BUMN juga diminta kontribusinya pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui upaya program privatisasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Kepala Daerah Se-Indonesia, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (30/1). Karena itu, kata dia, Keberadaan BUMN masih diperlukan dalam pembangunan nasional. Menurut Laksmana, garis-garis besar haluan negara (GBHN) 1999 mengamanatkan penyehatan BUMN, terutama terhadap usaha yang berkaitan dengan kepentingan umum. BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum, didorong agar secepatnya diprivatisasi khusus melalui pasar modal. Laksmana mengungkapkan dari amanat tersebut tersirat upaya mempertahankan BUMN yang berkaitan dnegan kepentingan umum, produk-produk strategis, usaha-usaha strategis, dan masih dalam rencana perintisan. Sedangkan terhadap BUMN yang sifatnya sudah sangat kompetitif, segera dilakukan privatisasi. “Kita telah dituntut untuk mengelola BUMN untuk menjadi lebih efisien, produktif, terbuka, dan profesional,” papar dia. Selama ini, kata Laksmana, pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah restrukturisasi, baik selaku pemegang saham maupun regulator. “Secara umum kita melihat adanya peningkatan kinerja BUMN, namun belum mencerminkan BUMN yang dimiliki,” katanya. Bekas praktisi perbankan ini memaparkan sejumlah faktor yang menghambat efisiensi dan produktivitas BUMN. Diabntaranya kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan. Oleh sebab itu dia menginginkan upaya melalui keterbukaan yang mutlak dilakukan BUMN. “Akan diupayakan BUMN-BUMN menjadi satu badan usaha terbuka terhindar dari praktek kolusi korupsi dan nepotisme (KKN),” ujar dia. Caranya dengan membuka perusahaan sekaligus memungkinkan dapat dana segar dari dalam maupun luar negeri. Baik sumber penerimaan APBN maupun pengembangan itu sendiri. Pemerintah akan memilih struktur kepemilikan kurang dari 100 persen saham, asalkan BUMN dapat memberi hasil dan nilai tambah daripada mempertahankan kepemilikan 100 persen tetapi tidak optimal. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Laksmana mengatakan hal utama yang menjadi kepentingan pemerintah terhadap BUMN adalah memegang teguh prinsip going concern dan perusahaan. “Kelangsungan perusahaan tidak boleh terganggu sehingga fungsi BUMN dapat berjalan optimal tanpa harus berkurang atau kehilangan efisiensi dan produktivitasnya,” jelasnya. Laksmana mengharapakan seluruh pemerintah daerah tetap ikut memelihara kelangan BUMN secara langsung maupun tidak langsung sesuai peranan regulator daerah. Karena itu pemerintah daerah diharapkan iktu mendorong terciptanya iklim usaha sehingga mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN. Hal itu bertujuan untuk menghindari jeratan sejumlah peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang justru akan kontra produktif bagi perkembangan dunia usaha. (Eduardus K Dewanto-Tempo News Room)