TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan jika pembangunan 3 juta rumah akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

"Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada milenial, ada yang bergerak di jaringan usaha," ujar Maruarar Sirait ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.

"Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kermacetan dan inefisiensi," ucap dia.

Maruarar Sirait menginginkan program pembangunan 3 juta rumah itu dilakukan secara terbuka tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Hal tersebut, kata dia, agar masyarakat bisa menilai dan mengetahui kementeriannya bekerja secara transparan.

"Karena kami (Kementerian PKP) mau yang terbuka, tidak eksklusif, jadi juga tampak dari situ ekosistem yang produktif," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, dia berencana 3 juta rumah yang akan dibangun dapat membentuk ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Maruarar berujar, hal tersebut seperti masyarakat pada umumnya yang sama-sama mengelola keamanan hingga kebersihan.

"Sehingga kami berpikir, tentu mereka (penghuni 3 juta rumah) nanti mesti iuran keamanan, sama kebersihan, bayar listrik, sehingga nanti mereka juga berapa ratus orang keluarga yang ada di sana bisa berinteraksi secara positif," ujarnya.

Maruarar Sirait membayangkan jika program 3 juta rumah itu berjalan lancar justru dapat menggerakkan sektor ekonomi baru. Dia mengatakan, hal tersebut harus memiliki ekosistem yang sehat.

"Misalnya bisa, siapa tahu ada yang bisa bisnis bareng. Ya produktiflah, ekosistemnya itu kan harus sehat. Saya pikir itu yang kita mau capai," tutur Maruarar Sirait.

Pilihan Editor: Menperin Agus Gumiwang akan Prioritaskan Pemindahan Jalur Masuk Impor ke Indonesia Timur