Kemenperin dan Kemendag Bahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024 di Bandung, Buntut Kasus Sritex?

Jumat, 1 November 2024 15:43 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersiap menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Rapat terbatas tertutup membahas program kebijakan subsidi pemerintah. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

“Saya mendapat info sudah ada pertemuan membahas Permendag 9/2024 antara Kemenperin, Kemendag, dan Bea Cukai di Bandung hari ini,” ujar Febri di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Oktober 2024.

Febri menyebut, pertemuan itu membahas mengenai industri tekstil serta Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, kata Febri, isi dari Permendag Nomor 8 tersebut tak hanya mengenai industri tekstil.

Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut merupakan respons atas pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex yang disebut berkaitan dengan implememtasi Permendag 8/2024, Febri tak memberikan jawaban yang tegas.

Ia mengatakan, “Sritex ini masalahnya memang sudah jauh sebelum Permendag 8 diterbitkan bulan Mei 2024. Tapi gongnya gongnya itu di Permendag 8. Karena Permendag 8 itu merelaksasi impor produk TPT, tekstil dan pakaian jadi.”

Advertising
Advertising

Febri mengatakan, sebelum Permendag 8 Tahun 2024 berlaku, impor produk TPT dibatasi dengan pelarangan dan pembatasan melalui Pertimbangan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Kemenperin, kata Febri, mengeluarkan Pertek tersebut berdasarkan data penawaran dan permintaan.

“Jadi kalau misalkan Indonesia setahun butuh kain jadi 100 ton nah kemudian industri tekstil bisa memproduksi 60 ribu ton berarti kan impor 40 ribu ton. Nah, 40 ribu ton itulah yang akan diberikan oleh Kemenperin pertek,” kata dia.

Menurut Febri, adanya mekanisme pelarangan dan pembatasan melalui Pertek ini, dapat mencegah banjir impor barang. Sehingga industri dalam negeri bisa tetap terlindungi.

Tempo telah menghubungi Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim untuk mengonfirmasi dan menanyakan hasil pertemuan tersebut. Namun, hingga laporan ini ditulis, Isy karim belum meberikan respons.

Sebelumnya, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan Kementerian Perdagangan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas mengenai rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.

“Minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin,” ujar Isy Karim saat ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Isy menyebut, kepastian mengenai rencana revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ini tergantung pembahasan pada rapat koordinasi terbatas dengan Kemenperin pekan depan.

Pilihan Editor: Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Berita terkait

Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

1 jam lalu

Terkini: Agus Gumiwang dan Kemendag Bahas Permendag Pengaturan Impor, Bahlil Prihatin soal Kasus Tom Lembong

Menperin Agus Gumiwang bertemu dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk membahas Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

5 jam lalu

Kronologi Terpuruknya Industri Tekstil Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Industri tekstil Tanah Air terpuruk akibat pemerintah tak menunjukkan keberpihakan. Ribuan orang jadi korban PHK.

Baca Selengkapnya

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

5 jam lalu

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.

Baca Selengkapnya

Kemenaker Koordinasi dengan Pemda Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Setelah Sritex Pailit

8 jam lalu

Kemenaker Koordinasi dengan Pemda Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Setelah Sritex Pailit

Kemenaker sebut belum mengetahui langkah selanjutnya setelah Sritex melalui proses kurator.

Baca Selengkapnya

Kinerja Buruk Saham Emiten Tekstil di Tengah Isu Pailitnya Sritex

9 jam lalu

Kinerja Buruk Saham Emiten Tekstil di Tengah Isu Pailitnya Sritex

Sejumlah emiten tekstil memiliki kinerja negatif di bursa di tengah isu pailitnya Sritex

Baca Selengkapnya

Bercermin Sritex Pailit, Inilah 5 Penyebab Industri Tekstil Indonesia Mulai Kolaps

10 jam lalu

Bercermin Sritex Pailit, Inilah 5 Penyebab Industri Tekstil Indonesia Mulai Kolaps

Pailitnya Sritex menunjukkan industri tekstil di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yang berpotensi membuat sektor ini semakin terpuruk.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Risiko Terhadap Perbankan saat Sritex Masih Punya Utang Bank Rp12,7 Triliun

11 jam lalu

Bagaimana Risiko Terhadap Perbankan saat Sritex Masih Punya Utang Bank Rp12,7 Triliun

Pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai kepailitan Sritex bisa membawa sejumlah konsekuensi bagi bank-bank yang menjadi kreditur.

Baca Selengkapnya

Sritex Pailit, Jalan Berliku Perusahaan Tekstil Berumur 58 Tahun

13 jam lalu

Sritex Pailit, Jalan Berliku Perusahaan Tekstil Berumur 58 Tahun

Raksasa tekstil Indonesia, Sritex dinyatakan secara resmi pailit. Perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1966 ini punya perjalanan panjang.

Baca Selengkapnya

Cerita Andi Gani Bertemu Jokowi di Solo, Bicara Kesejahteraan Buruh, UU Cipta Kerja hingga 3.000 Buruh Tekstil Kena PHK

13 jam lalu

Cerita Andi Gani Bertemu Jokowi di Solo, Bicara Kesejahteraan Buruh, UU Cipta Kerja hingga 3.000 Buruh Tekstil Kena PHK

Andi Gani Nena Wea mengungkapkan kesejahteraan masih menjadi perhatian Jokowi meski telah purna tugas sebagai presiden.

Baca Selengkapnya

Apple Surati Kemenperin Soal Izin Edar Iphone 16 di Indonesia

13 jam lalu

Apple Surati Kemenperin Soal Izin Edar Iphone 16 di Indonesia

Apple mengajukan pertemuan untuk membahas mengenai belum diperolehnya izin edar produk Apple seri terbaru iPhone 16

Baca Selengkapnya