INFO BISNIS - Pemerintah rajin membentuk induk usaha BUMN. Tercatat setidaknya sudah ada 18 induk usaha pelat merah hingga pemerintahan Prabowo Subianto bermula. induk usaha ini supaya BUMN semakin fokus, efisien, berdaya saing dan berprestasi.

Gagasan merestrukturisasi BUMN sebetulnya pernah dicetuskan oleh Tanri Abeng, Menteri Pendayagunaan BUMN di era pemerintahan Soeharto dan BJ Habibie. Niat itu muncul setelah melihat kinerja BUMN yang amburadul, tidak efisien dan tidak fokus. Ide lawas ini kemudian direalisasikan secara masif ketika Jokowi menduduki kursi presiden pada 2014 silam. Diharapkan induk usaha BUMN bisa menyaingi Temasek Holdings dan Khazanah Nasional Berhad, induk usaha pelat merah milik Singapura dan Malaysia.

Langkah perdananya adalah menginventarisir kembali perusahaan negara yang terserak di berbagai sektor. Jenis usaha BUMN dirinci satu persatu. Perusahaan negara yang sakit dan tak bisa diselamatkan ditutup. Perusahaan yang mempunyai sektor usaha yang sama lalu dikelompokkan. Kini sudah ada 12 klaster usaha BUMN dan masih bisa bertambah lagi.

Transformasi ini sekaligus merampingkan jumlah BUMN. Dari 118 perusahaan di awal pemerintahan Jokowi kini menyusut menjadi 47 perusahaan di akhir jabatannya. Ke depannya, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan jumlah BUMN cukup 30 perusahaan saja. “Sehingga BUMN semakin kuat menjadi benteng ekonomi nasional menghadapi tantangan global agar cita-cita Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai," kata Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Agustus 2024.

Usaha itu mulai menunjukkan hasil. Sepanjang periode 2015-2023, kontribusi fiskal perusahaan pelat merah semakin deras. Bila dihitung selama periode 2015 hingga 2023, kontribusi fiskal BUMN telah mencapai Rp 3.805 triliun atau melebihi duit belanja negara tahun ini. Kontribusi ini berupa setoran pajak, dividen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.

Tahun lalu, BUMN berhasil mencatatkan pendapatan grup hingga Rp 2.900 triliun dan laba Rp 327 triliun pada tahun lalu. Perusahaan pelat merah juga mampu menyelesaikan 81 dari 88 proyek strategis Kementerian BUMN.

Kinerja keuangan BUMN juga semakin baik meski sempat terhantam pandemi Covid-19 di 2021. Nilai aset BUMN menggemuk 80 persen dari Rp 5.760,2 triliun pada 2015 menjadi Rp 10.401,5 triliun pada 2023. Sementara pendapatan usaha naik sekitar 72 persen menjadi Rp 2.932,64 triliun pada 2023. Begitu pun laba BUMN. Keuntungan BUMN naik lebih dua kali lipat dari Rp 149,76 miliar pada 2015 menjadi Rp 327,12 miliar pada 2023.

Selanjutnya: Induk usaha membuat BUMN semakin fokus dan efisien
<!--more-->
Anggota Komisi VI DPR Periode 2019-2024 Herman Khaeron menilai, transformasi usaha BUMN ini sudah menunjukkan hasil yang positif. “Dengan adanya induk usaha, BUMN semakin fokus dan efisien,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat yang terpilih lagi menjadi anggota DPR untuk lima tahun mendatang.

Herman mencontohkan beberapa induk usaha BUMN yang semakin efisien. Salah satunya pembentukan induk usaha PT PLN. Menurutnya, konsolidasi usaha menyebabkan kinerja perusahaan setrum negara ini secara operasional lebih stabil dan efisien sehingga bisa menuai keuntungan.

Induk usaha PLN terbentuk pada September 2022 lalu dengan empat anak usaha. Keempat subholding tersebut adalah PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Generation Company 1), PLN Indonesia Power (Generation Company 2) dan PLN ICON Plus. PLN sebagai induk usaha akan fokus pada hal-hal strategis seperti pengembangan dan pengelolaan portofolio bisnis.

Herman juga memuji pembentukan induk usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Menurutnya, restrukturisasi Pelindo pada 2021 lalu telah memperbesar nilai asetnya. “Asetnya semakin kuat sehingga memudahkan untuk mengakses pembiayaan,” katanya.

Dalam kasus Pelindo, pemerintah menunjuk Pelindo II sebagai induk usaha sementara Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sebagai anak usaha. Adapun anak usahanya adalah subholding petikemas, subholding non-petikemas, subholding marine, equipment dan port services dan subholding logistik dan hinterland development. Total asetnya mencapai Rp 123,24 triliun pada semester pertama 2024.

Selama ini perusahaan negara pengelola pelabuhan ini sukar mendapatkan pinjaman karena terjebak utang. Gabungan utang Pelindo I, II, II dan IV pada 2021 sebesar Rp 50,90 triliun pada 2022. Untuk tahun 2023, total utangnya mencapai Rp 49,87 triliun. Tahun ini, utang Pelindo diproyeksikan turun menjadi Rp41,93 triliun. Per 1 Oktober 2024, Pelindo telah melunasi utang sebanyak Rp 12,75 triliun. Sementara realisasi sumbangan dividen Pelindo sebesar Rp 1,038 triliun.

Untuk kelompok usaha tambang, Herman menilai kinerjanya sudah cukup baik karena sebagian besar anak usaha tambang adalah perusahaan terbuka dimana tata kelolanya cukup baik. Menurutnya, potensi kelompok usaha tambang ini cukup besar karena masing-masing anak usaha mempunyai kekuatan sektor masing-masing. Catatan saja, kelompok usaha tambang ini terdiri atas PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Freeport Indonesia dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk usaha.

Yang menjadi perhatian anggota Fraksi Partai Demokrat ini adalah soal saham PT Freeport Indonesia yang masih dikuasai pihak lain sehingga proses konsolidasinya belum utuh. Saat ini pemerintah baru mengempit 51 persen saham perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua ini. Pemerintah berencana memperbesar kepemilikan saham Freeport menjadi 61 persen.

Herman memprediksikan, kelompok usaha tambang pemerintah ini bisa menjadi semakin kuat dan besar apabila ikut mengembangkan sektor hilir, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan nilai tambah bagi industri. “Ini akan menjadi dahsyat kalau seluruh perusahaan tambang masuk ke smelter pemerintah,” ucapnya.

Beberapa induk usaha BUMN masih butuh perhatian khusus. Herman mencontohkan kelompok usaha pembiayaan bagi pengusaha ultra mikro. Kelompok usaha ultra mikro ini terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai induk usaha yang beranggotakan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani sebagai anak usaha.

Bagi Herman, eksistensi kelompok usaha ultra mikro ini belum jelas karena status BRI sebagai bank umum yang juga melayani pembiayaan korporasi. Hal ini berbeda dengan PMN dan Pegadaian yang memang sejak awal fokus pada pembiayaan wong cilik. “Apakah BRI sebagai holding akan melayani usaha mikro atau berlaku sebagai bank umum seperti anggota Himbara (Himpunan Bank Negara) lainnya?,” tanya politisi asal Cirebon, Jawa Barat ini.

Catatan lainnya adalah grup usaha farmasi. Pembentukan Bio Farma Group pada awal 2020 diharapkan dapat memangkas impor bahan baku farmasi (active pharmaceutical ingredients) dari 90 persen menjadi 75 persen. Obat-obatan bisa tersebar secara merata di seluruh daerah serta ada inovasi produk baru.

Hanya saja, kinerja Bio Farma belum sesuai harapan pemerintah. Jika pada 2022, Bio Farma masih bisa mencetak laba sebesar Rp 490 miliar, setahun kemudian harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,16 triliun.

Grup usaha farmasi pelat merah yang dipimpin PT Bio Farma beranggotakan PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Inuki masih terbelenggu utang dan skandal. "Sekarang, setiap tahun tercipta kerugian karena mengembalikan pinjaman yang tidak sebanding dengan keuntungan,” ungkap Herman.

Selanjutnya: Kinerja grup yang perlu perbaikan
<!--more-->
Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto juga sepakat kinerja grup farmasi masih perlu perbaikan. Dia menyarankan pembenahan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan farmasi ini. “Peran dewan komisaris perlu ditingkatkan. Rekruitmen tenaga profesional perlu jadi perhatian,” ujar penulis buku Holding Company BUMN ini.

Begitu pula dengan kelompok usaha pangan BUMN atau yang dikenal dengan ID Food. Grup usaha pangan yang dipimpin PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) masih memperoleh rapor merah dalam lima tahun terakhir. Beban utangnya mencapai Rp 8,2 triliun. “ID Food perlu pembenahan kualitas manajemen pengelolaan serta kebutuhan investasi untuk peremajaan sektor produksi dan pergudangan yang mereka miliki,” kata Toto.

Menurut Toto, pembentukan induk usaha seharusnya menciptakan nilai yang efisien sehingga bisa meraih untung. “Segmentasi pekerjaan BUMN bisa diatur sehingga tidak ada duplikasi,” katanya.

Dengan adanya induk usaha ini, Toto mengatakan BUMN bisa memperoleh harga penawaran yang lebih murah dalam pengadaan barang atau jasa karena permintaan dalam jumlah besar. “Keberadaan holding akan memudahkan pengaturan alokasi sumber daya perusahaan sehingga masing-masing anggota holding menjadi lebih kuat,” ucapnya.

Kinerja Keuangan BUMN

Kontribusi BUMN 2015-2023
(triliun rupiah)