Prabowo Serukan Penyelamatan Sritex, Ini Kata Kemenperin soal Skema Bailout

Senin, 28 Oktober 2024 20:32 WIB

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan ada sinyal pemerintah bakal memberikan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dari kondisi pailit.

Saat ditanya awak media mengenai dana talangan dan insentif untuk Sritex, Reni membenarkan dengan mengatakan, “Ya, seperti itu (ada insentif atau dana talangan), nanti lihat modelnya disusun. Akan diijadwalkan lebih lanjut, (karena) ini kan (keputusan) bersama dengan kementerian lain,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Senin, 28 Oktober 2024.

Namun Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membantah hal tersebut. Selama berdiskusi dengan Sritex sejak pagi tadi, kata dia, tidak ada pembahasan mengenai dana talangan atau bail out.

“Gak ada (bailout) dalam pembahasan (saat audiensi),” ujar Agus melalui sambungan telepon, Senin, 28 Oktober 2024.

Agus mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua skema penyelamatan Sritex. Kedua skema tersebut bergantung pada hasil proses hukum yang tengah dijalani oleh perusahaan tekstil legendaris itu.

Advertising
Advertising

“Kalau pada saat kasasi Sritex kalah, akan berbeda jalur penyelesaiannya jika Sritex dinyatakan menang. Tapi kita tidak bicara soal bailout,” kata dia.

Tapi Agus tidak menyebutkan secara detail mengenai kedua skema yang disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Sritex. Yang pasti, pemerintah telah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukum Sritex.

Mengemukanya soal dana talangan tak lepas dari upaya penyelamatan yang diserukan oleh Presiden Prabowo. Terkait dengan hal ini, Kepala Negara telah menginstruksikan pelibatan empat kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menanggapi perintah itu, Kemenperin lalu melakukan audiensi dengan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada hari ini. Iwan mengatakan, pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

Manajemen Sritex diketahui telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pilihan Editor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Datangi PT Sritex di Sukoharjo, Pastikan Pekerja Tak Kena PHK Imbas Putusan Pailit

Berita terkait

Hasto Pastilan Megawati Bakal Bertemu Prabowo, Ini Urgensinya

2 jam lalu

Hasto Pastilan Megawati Bakal Bertemu Prabowo, Ini Urgensinya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

2 jam lalu

Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan soal rencana Presiden Prabowo menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan kenegaran

Baca Selengkapnya

Prabowo Rencanakan Menteri hingga Wali Kota Gunakan Maung Pindad Jadi Kendaraan Dinas

2 jam lalu

Prabowo Rencanakan Menteri hingga Wali Kota Gunakan Maung Pindad Jadi Kendaraan Dinas

Presiden Prabowo Subianto berencana agar para pejabat dari tingkat menteri hingga walikota mengendarai kendaraan yang sama. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Ini Langkah Maruarar Sirait dalam Merealisasikan Program 3 Juta Rumah di Tengah Keterbatasan Anggaran

2 jam lalu

Ini Langkah Maruarar Sirait dalam Merealisasikan Program 3 Juta Rumah di Tengah Keterbatasan Anggaran

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membeberkan dana untuk membangun rumah di tahun 2024 hanya sebesar Rp 5,07 triliun.

Baca Selengkapnya

Natalius Pigai Butuh Anggaran Rp20 T untuk Kementerian HAM, Ini Alasannya

4 jam lalu

Natalius Pigai Butuh Anggaran Rp20 T untuk Kementerian HAM, Ini Alasannya

Natalius Pigai jadi bahan pembicaraan setelah mengatakan bahwa perlu anggaran Rp20 triliun untuk menuntaskan masalah HAM, ini alasannya.

Baca Selengkapnya

BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

4 jam lalu

BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

BKN memprediksi akan ada 229.901 ASN dan PPPK yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

4 jam lalu

Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Komisi II mendorong agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.

Baca Selengkapnya

Profil Teuku Riefky Harsya, Wajah Baru di Kementerian Prabowo

5 jam lalu

Profil Teuku Riefky Harsya, Wajah Baru di Kementerian Prabowo

Pria kelahiran Jakarta, 28 Juni 1972 itu menyatakan bahwa ia bisa menjamin sinergitas di antara kementerian yang ia pimpin dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan pecahan lain dari Kemenparekraf.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik: Akan Dirampungkan dalam Waktu 4 Tahun

5 jam lalu

Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik: Akan Dirampungkan dalam Waktu 4 Tahun

Sebelumnya nasib pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR

Baca Selengkapnya

Prabowo Instruksikan 4 Menteri Turun Tangan Selamatkan Sritex

5 jam lalu

Prabowo Instruksikan 4 Menteri Turun Tangan Selamatkan Sritex

Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk membantu PT Sritex yang dinyatakan pailit agar para pekerja terhindar dari PHK.

Baca Selengkapnya