TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Sabtu malam, 26 Oktober 2024 dimulai dari PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Semarang.

Disusul, Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara.

Selanjutnya, ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) harus dilakukan secara benar.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, 5 kepala lembaga atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari puluhan menteri yang dilantik, terdapat tokoh-tokoh yang diketahui mempunyai harta hingga triliunan rupiah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat....

<!--more-->

1. Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Semarang. Sritex menyatakan memiliki utang sebesar Rp 100.308.838.984 terhadap perusahaan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024.

Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengungkapkan bahwa IBR merupakan salah satu kreditur utang dagang perusahaannya. Utang senilai Rp 100.308.838.984 terhadap IBR merupakan 0,38 persen dari total liabilitas Sritex.

“IBR merasa tidak menerima kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak bulan Juli 2023,” kata Welly dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Ungkap Kelemahan BP Investasi Danantara Bentukan Prabowo: Ketergantungan Dukungan Politik

Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lembaga baru ini memiliki ketergantungan kepada dukungan politik yang bisa jadi masalah serius di masa mendatang.

“Ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan,” kata
Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, ketergantungan semacam itu sering terjadi pada lembaga lain yang lahir dari kebijakan pemerintah. Apalagi, kata dia, badan ini dibentuk dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran, yang memiliki agenda dan prioritas tersendiri dalam pengelolaan ekonomi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Prabowo Minta Penyelamatan Pekerja Sritex....

<!--more-->

3. Prabowo Minta Penyelamatan Pekerja Sritex, Pengamat: Industri Tekstil Lain juga Perlu Diselamatkan

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) harus dilakukan secara benar. Langkah penyelamatan semestinya dilakukan secara menyeluruh dan jangka panjang, tidak hanya sebatas pada PT Sritex.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, respons pemerintah terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri ini seringkali kurang efektif dan bersifat jangka pendek,” kata Achmad saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja PT Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Prabowo Bentuk BP Investasi Danantara, Ini Kelebihan dan Kelemahannya

Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ini Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih....

<!--more-->

5. Ini Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Lampaui Harta Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, 5 kepala lembaga atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari puluhan menteri yang dilantik, terdapat tokoh-tokoh yang diketahui mempunyai harta hingga triliunan rupiah. Lantas, siapa menteri di Kabinet Merah Putih yang paling kaya?

Berdasarkan pantauan Tempo pada laman elhkpn.go.id, terdapat 43 menteri yang sudah pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai pejabat negara.

Lima orang lainnya merupakan nama-nama baru di pemerintahan, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Said Didu Kritik Kepemimpinan Menteri Erick Thohir: BUMN Menjadi Terlalu Politis