TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, angkat bicara soal program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Parman mengatakan, dari target 3 juta rumah itu, pihaknya siap menyediakan lahan untuk program 1 juta hunian perkotaan. Namun, untuk realisasi pembangunan 2 juta rumah di daerah pedesaan, Parman mengungkapkan bahwa Bank Tanah masih dalam tahap persiapan penyediaan lahan.

Saat ini, lahan yang tersedia memang masih minim. Parman mengatakan sudah menyiapkan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, lokasi tersebut strategis karena dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita belum banyak siapkan, di Penajam Paser Utara juga ada," katanya saat ditemui dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.

Parman juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh lahan di Lembah Napu, Desa Sedoa, Wuasa, Wanga, dan Watutau di Kecamatan Lore Utara dan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Namun, ia menyebut bahwa tidak ada masyarakat yang bersedia pindah ke lokasi tersebut.

Menurutnya, lokasi lahan di luar Jawa merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Tanah, karena mereka perlu memastikan bahwa masyarakat bersedia untuk relokasi. Parman juga menambahkan bahwa pihaknya masih perlu meninjau skema yang akan diterapkan dalam program tersebut, termasuk keputusan mengenai apakah rumah akan disewakan atau diberikan secara gratis.

Selain itu, Bank Tanah berencana memanfaatkan lahan-lahan Barang Milik Negara (BMN) yang belum dimanfaatkan melalui skema optimalisasi aset tersebut untuk menyediakan lahan.

Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah untuk proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.

"Dari Satgas Perumahan sudah menagih karena mereka berpikir tanah kita masih banyak sekali, padahal lahan untuk pembangunan sangat minim," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana.

Suyus juga mengungkapkan bahwa banyak tanah dari program transmigrasi yang hak pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi justru dikelola oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.

Program 3 juta rumah sebelumnya disampaikan Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Mengintip Ragam Fasilitas Tenda Mewah untuk Pembekalan Menteri Prabowo di Magelang, Siapa Pengelolanya?