TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan di Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Sri Mulyani menjadi bendahara negara di tiga periode kepresidenan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sebelumnya dikenal sebagai menteri yang sangat hati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Bahkan Sri Mulyani sempat berbeda pandangan dengan Prabowo saat masih menjabat sebagai menteri pertahanan beberapa waktu lalu.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Andry Satrio Nugroho, memberi contoh sikap Sri Mulyani yang tak mengabulkan permintaan anggaran untuk membeli 12 pesawat Mirage 2000-5 lantaran keterbatasan ruang fiskal. Akhirnya pada Februari 2024, Kementerian Pertahanan membatalkan kontrak pembelian pesawat tersebut.

Hal itu juga sempat dibahas Prabowo dalam Debat Capres pada 7 Januari 2024. Kala itu ia mendapat pertanyaan dari Capres lain terkait kapasitas militer dan proporsi anggaran pertahanan. Prabowo merespons dengan menyinggung, Sri Mulyani Indrawati dan pandemi Covid-19. Ia mengatakan sudah menyiapkan beberapa rencana, tetapi yang menentukan Menteri Keuangan.

“Saya memang sudah menjadi Menteri Pertahanan selama empat tahun, tetapi kami diganggu oleh Covid-19 selama 2 tahun, terjadi refocusing. Jadi banyak yang kami ajukan tidak disetujui Menkeu,” kata Prabowo saat itu.

Reputasi Sri Mulyani yang ketat dalam mengatur anggaran juga sempat diungkap Enggartiasto Lukita. Menteri Perdagangan tahun 2016-2022 itu memaparkan Sri Mulyani lebih memilih tidak disukai, termasuk oleh koleganya. “Agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani, karena setiap saya minta uang sebelum saya bicara, maka beliau sudah menyatakan tidak dulu,” ujar Enggartiasto.

Eks Mendag itu mengatakan hal tersebut justru baik, karena jika semua permohonan anggaran disetujui APBN bisa jebol. Ia memuji Sri Mulayani sebagai sosok yang selama ini membantu menjaga keuangan RI dengan sangat hati-hati.

Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar, sebagai menteri keuangan di kabinet baru, Sri Mulyani bisa saja melonggarkan ketegasannya. "Meski dikenal tegas, tapi itu bisa hilang atau bergeser ketika terdapat dorongan cukup kuat dari aktor politik dan kementerian lain," ujar Askar.

Askar mengatakan ada tantangan mendesak di kepemimpinan tahun depan, seperti pembiayaan proyek-proyek besar, termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN dan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini bakal mendorong menteri keuangan untuk mempertimbangkan perubahan pada APBN secara masif dengan menggeser pos anggaran lainnya.

Caesar Akbar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Usai Diumumkan jadi Menkeu Prabowo, Sri Mulyani Selfie Bersama Dengan Tiga Wakil Menteri