TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kebocoran anggaran dan penyelewengan aset negara kerap terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Hal tersebut menurutnya, akan menjadi masalah serius bagi keuangan negara.
"Penyebab utama kebocoran biasanya terkait dengan korupsi, baik di tingkat lokal maupun nasional," ujarnya kepada Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2024.
Achmad menyarankan agar pemerintahan baru segera memperkuat sistem pengawasan demi mengatasi kebocoran anggaran yang terjadi. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan di berbagai sektor.
Langkah lain yang disarankan adalah menerapkan digitalisasi dalam birokrasi. Hal ini menurutnya, akan membantu mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan. Selain itu, pemerintah juga harus menegakkan hukum secara tegas terhadap koruptor agar memberikan efek jera dan menjaga integritas pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.
"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024.
Akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat tidak sejahtera. Ketua Umum Partai Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan. "Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.
Usai resmi menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh menunjukkan gambaran utuh masalah yang ada di Indonesia.
Pilihan editor: BTN Siapkan Mekanisme Antisipasi Risiko dari Program 3 Juta Rumah Prabowo
