Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II hingga Akhir September 2024 Rp 10,14 Triliun

Reporter

Septia Ryanthie

Editor

Grace gandhi

Rabu, 16 Oktober 2024 16:50 WIB

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa Tengah II, Mochamad Taufiq memaparkan kinerja penerimaan pajak hingga Trowulan III 2024, Selasa, 15 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II hingga 30 September 2024 tercatat senilai Rp 10,14 triliun atau 63,03 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 senilai Rp 16,09 triliun. Angka itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Mochamad Taufiq menyampaikan hal itu saat acara Riung Media eks-Karesidenan Surakarta 2024 di Omah Sinten Heritage, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Kami bersyukur atas capaian ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja guna mencapai target penerimaan pajak tahun 2024," ujar Taufiq.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, berdasarkan jenis pajak, pajak penghasilan (PPh) non-migas memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi Rp 5,61 triliun atau 60,29 persen dari target. Disusul oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan realisasi Rp 4,31 triliun atau 67,10 persen dari target.

"Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) menyumbang kontribusi sebesar Rp 39,94 miliar atau mencapai 102,12 persen dari target, serta pajak lainnya sebesar Rp 183,79 miliar atau mencapai 56,76 persen dari target," tutur Taufiq.

Advertising
Advertising

Dari segi kinerja penerimaan per sektor, ia mengatakan industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 36,71 persen atau senilai Rp 3,72 triliun. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 21,66 persen atau Rp 2,20 triliun, serta sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 15,44 persen atau Rp 1,57 triliun.

"Dari sisi kepatuhan wajib pajak, hingga September 2024 telah terkumpul 741.466 SPT Tahunan dari total target 788.030 SPT, mencapai 94,09 persen dari target," ungkap dia.

Taufiq menyebutkan rinciannya terdiri atas 51.031 SPT Badan, 574.081 SPT Orang Pribadi Karyawan, dan 116.354 SPT Orang Pribadi Non-Karyawan.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, ia mengatakan Kanwil DJP Jawa Tengah II telah menyiapkan beberapa strategi dalam upaya pencapaian target, di antaranya dengan melaksanakan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), melakukan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), memanfaatkan dan mengoptimalkan tools pengujian berbasis ICT (Information and Communication Technology).

"Kami juga akan mengoptimalkan peran dan kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP," kata Taufiq.

Pilihan Editor: Prabowo Bekali Calon Menteri dengan Materi Geoolitik sampai Anti-Korupsi

Berita terkait

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

10 jam lalu

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Terdampak

Tarif PPN 12 persen direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025. Berikut daftar barang yang terdampak dan dikecualikan.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Menonaktifkan NPWP Badan Usaha

1 hari lalu

Syarat dan Cara Menonaktifkan NPWP Badan Usaha

NPWP badan usaha atau perusahaan harus dinonaktifkan secara resmi agar tidak menimbulkan masalah pajak di masa depan.

Baca Selengkapnya

PPN Naik 12 Persen Tahun Depan, Kemenhub: Kemungkinan Tiket Pesawat Juga Naik

1 hari lalu

PPN Naik 12 Persen Tahun Depan, Kemenhub: Kemungkinan Tiket Pesawat Juga Naik

Harga tiket pesawat kemungkinan akan naik beriringan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo Sebut Rencana PPN 12 Persen Tahun Depan Bisa Dibatalkan, Ini Sebabnya

1 hari lalu

TKN Prabowo Sebut Rencana PPN 12 Persen Tahun Depan Bisa Dibatalkan, Ini Sebabnya

Wakil Komandan TKN Prabowo - Gibran menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen berpeluang dibatalkan apabila disetujui oleh DPR.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Disebut Bakal jadi Menteri Keuangan Prabowo, Ini Tanggapan Seknas Fitra

1 hari lalu

Sri Mulyani Disebut Bakal jadi Menteri Keuangan Prabowo, Ini Tanggapan Seknas Fitra

Sri Mulyani dianggap memiliki reputasi yang baik sebagai menteri namun ada beberapa catatan kelemahan terkait pengawasan pajak dan bea cukai

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Sri Mulyani yang Diminta jadi Menkeu Lagi oleh Prabowo

1 hari lalu

Pernyataan Lengkap Sri Mulyani yang Diminta jadi Menkeu Lagi oleh Prabowo

Sri Mulyani memastikan bahwa dirinya bakal kembali menjabat sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Bandara Ini Hapus Pajak Wisatawan yang Bawa Banyak Gadget

1 hari lalu

Bandara Ini Hapus Pajak Wisatawan yang Bawa Banyak Gadget

Sebelumnya wisatawan yang akan bepergian melalui bandara ini dan membawa perangkat lebih dari dua akan dikenakan biaya tambahan

Baca Selengkapnya

Pesan Sri Mulyani di HUT Bea Cukai ke-78: Jaga Korsa Anda agar Indonesia Tetap Dihormati

2 hari lalu

Pesan Sri Mulyani di HUT Bea Cukai ke-78: Jaga Korsa Anda agar Indonesia Tetap Dihormati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk turut membangun Indonesia ke depan. Caranya, dengan menjaga korsa agar Indonesia tetap dihormati.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Kumpulkan Pejabat Kemenkeu Sepekan Menjelang Lengser, Bicara Optimalisasi Pajak hingga Dialog Ibu-Anak

2 hari lalu

Sri Mulyani Kumpulkan Pejabat Kemenkeu Sepekan Menjelang Lengser, Bicara Optimalisasi Pajak hingga Dialog Ibu-Anak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan para pejabat di jajarannya sepekan menjelang purna tugas. Apa saja yang dibahas?

Baca Selengkapnya

DJP Kementerian Keuangan: Target Penerimaan Pajak 2025 Tumbuh 13,9 Persen

5 hari lalu

DJP Kementerian Keuangan: Target Penerimaan Pajak 2025 Tumbuh 13,9 Persen

Pertumbuhan pajak pada 2025 akan ditopang pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas, serta PPN & PPnBM.

Baca Selengkapnya