TEMPO.CO, Jakarta - Proyek food estate di Merauke mendapat sorotan yang dimasudkan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, perjalanan proyek ini tidak semulus yang diharapkan, dengan berbagai tantangan yang mengancam keberhasilannya.

Terancam Gagal?

Banyak pihak meragukan keberhasilan proyek food estate di Merauke. Menurut laporan dari Majalah Tempo, proyek ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari masalah lahan hingga dampak lingkungan.

Beberapa ahli menyebutkan bahwa lokasi proyek yang dicanangkan tidak sesuai dengan rencana awal, membuat implementasi sulit dilakukan. Selain itu, kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek ini juga muncul, mengingat potensi kerusakan ekosistem lokal dan hilangnya keanekaragaman hayati yang sudah ada.

Politik juga menjadi faktor penting dalam perkembangan proyek ini. Jokowi dan Prabowo, dalam berbagai kesempatan, terlibat dalam adu kebijakan terkait food estate. Masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang cara terbaik untuk mengelola dan memajukan proyek ini. Perbedaan pendekatan ini dapat memperlambat kemajuan proyek dan memperburuk ketidakpastian di lapangan.

Bancakan Proyek

Salah satu isu paling mencolok adalah dugaan adanya 'bancakan' dalam pengelolaan proyek food estate. Sejumlah laporan menunjukkan adanya penyimpangan anggaran dan penguasaan lahan yang tidak transparan.

Beberapa pihak dianggap mengambil keuntungan dari proyek ini tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan menambah beban kepada petani kecil yang seharusnya diuntungkan oleh proyek ini.

Sebagian warga lokal merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga muncul ketidakpuasan terhadap proyek yang seharusnya menguntungkan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek food estate dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat merasakan manfaat langsung dari proyek tersebut.

Amdal Diabaikan

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu aspek penting dalam setiap proyek pembangunan, termasuk food estate. Namun, ada kekhawatiran bahwa AMDAL yang disusun untuk proyek ini tidak sepenuhnya transparan dan mungkin tidak mempertimbangkan semua dampak yang mungkin terjadi.

Menurut Majalah Tempo edisi 22 September 2024, dua pejabat di KLHK bercerita, proyek lumbung pangan di Merauke belum memiliki dokumen AMDAL. Saat pihak Kementerian Pertahanan ditanya mengenai hal ini, Asisten khusus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menolak untuk berkomentar.

“Silakan berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian,” kata dia.

Dari berbagai sumber, terlihat bahwa kegagalan untuk memenuhi persyaratan AMDAL dapat berakibat serius, tidak hanya bagi proyek food estate, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memastikan bahwa proses AMDAL dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan.

PUTRI SAFIRA PITALOKA |DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Adu Cepat Prabowo Subianto dan Jokowi di Food Estate Merauke