TEMPO.CO, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran mengusung program quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada pemerintahan baru.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers RAPBN di Jakarta.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintahan pada 2025 ini telah dipadupadankan dengan Program Hasil Terbaik Cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wapres Terpilih," imbuh Suharso.

Kemudian, baru-baru ini Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah pun telah menyepakati untuk memberi keleluasaan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan realokasi anggaran kementerian negara atau komposisi kabinet barunya nanti. Hal tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

Realokasi Anggaran untuk Quick Win yang Disepakati DPR

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengatakan bahwa Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati penambahan anggaran, khususnya K/L (kementerian dan lembaga negara.

"Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada K/L (kementerian dan lembaga negara) dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih,"ujar Said.

Oleh karena itu, kata Said, Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati hal tersebut karena hal tersebut adalah kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun K/L dalam pemerintahan.

Banggar DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk subsidi energi yang lebih rendah dibandingkan usulan dari pemerintah. “Semula Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,41 triliun, dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US dolar lebih rendah dari usulan pemerintah, awal Rp 16.100 menjadi Rp 16.000,” ujar Said.

Deretan Program Quick Win Prabowo-Gibran

1. Program makan siang bergizi gratis yang dianggarkan sebesar Rp 71 triliun. Program ini nantinya akan mencakup 15, 42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik sebesar Rp 3,2 triliun. Suharso mengatakan dalam program ini, pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.

3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebesar Rp 1,8 triliun.

4. Pembangunan dan perbaikan sekolah. Renovasi gedung sekolah yang terdiri dari ruang kelas, mebel, serta MCK (mandi, cuci, dan kakus) sebanyak 22 ribu sebesar Rp 20 triliun. Kemudian membangun sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp 4 triliun. Suharso mengatakan bahwa pemerintahan baru nantinya akan membangun empat SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

5. Membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare serta dukungan sarana dan prasarana pendukung sebesar Rp 15 triliun.

6. Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini mencapai 0,8 persen dan tahun depan ditargetkan menjadi 0 persen.

7. Pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, serta pengentasan 563,1 hektar pemukiman kumuh.

HAURA HAMIDAH I MELYNDA DWI PUSPITA I NABILLA AZZAHRA
Pilihan editor: UU Kementerian Disahkan, Longgarkan Batasan Menteri Kabinet Prabowo