Anggaran Pemerintahan Prabowo Defisit, Ekonom Sarankan Pemerintah Evaluasi Proyek IKN dan PSN

Minggu, 22 September 2024 07:00 WIB

Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, Defisit anggaran pemerintah tahun depan dapat membawa risiko bagi perekonomian Indonesia. Terlebih jika alokasi belanja pemerintah tetap fokus pada proyek infrastruktur besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Karena itu, Achmad mewanti-wanti agar pemerintah presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bisa selektif untuk mengalokasikan anggaran yang ada.

"Agar defisit APBN tidak berdampak buruk pada perekonomian, pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggarannya," ujarnya kepada Tempo pada Sabtu, 21 September 2024.

Menurut Achmad, dibanding fokus pada proyek besar seperti IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya, lebih baik pemerintah memperkuat sektor-sektor yang mendapat dorongan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Achmad mencontohkan seperti di bidang pendidikan, teknologi dan juga kesehatan. Hal tersebut juga memberi dampak ekonomi jangka panjang yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selanjutnya, perlu ada reformasi fiskal yang lebih mendasar untuk memperbaiki keseimbangan primer. Achmad berpandangan, persoalan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara, baik melalui optimalisasi pajak maupun penertiban belanja negara.

Advertising
Advertising

"Reformasi ini akan membantu menurunkan ketergantungan pada utang dan memastikan bahwa defisit anggaran tidak menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi di masa depan." katanya

Kata Achmad, mengatasi defisit APBN pada tingkat yang aman memang penting. Namun, cara pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja juga harus menjadi pertimbangan secara matang.

"Jika ekspansi belanja tetap berfokus pada proyek-proyek besar termasuk program makan siang gratis yang dampak ekonomi masih dinilai kecil serta tidak memberikan dampak ekonomi langsung, Indonesia bisa terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi," pungkasnya.

Pilihan Editor: Kubu Anindya Ungkit Keterlibatan Jokowi dalam Munas Kadin 2021, Ini Kronologinya

Berita terkait

Prabowo Temui Presiden Filipina Marcos Jr, Kilas Balik Kemiripan Gaya Kampanye Keduanya

10 menit lalu

Prabowo Temui Presiden Filipina Marcos Jr, Kilas Balik Kemiripan Gaya Kampanye Keduanya

Ada beberapa kesamaan antara Prabowo dan {residen Filipina Bongbong Marcos dalam memenangkan Pilpres. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Jokowi Menjelang Lengser: Soal Kabinet Zaken hingga akan Istirahat 2 Pekan di Solo

22 menit lalu

Jokowi Menjelang Lengser: Soal Kabinet Zaken hingga akan Istirahat 2 Pekan di Solo

Jokowi akan lengser dari jabatannya pada 20 Oktober 2024

Baca Selengkapnya

Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

46 menit lalu

Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

Tak kurang 6 juta data NPWP kena peretasan dan dijual di dark web. Eks penyelidik KPK meilhat pola kemunculan hacker Bjorka seiring isu besar politik.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

1 jam lalu

6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

Tak kurang dari 6 juta data NPWP jebol diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta. Data itu termasuk milik JOkowi, Gibran, dan 23 pejabat lain

Baca Selengkapnya

101 Kapling Kawasan Inti IKN Ditawarkan pada Pengusaha UMKM

8 jam lalu

101 Kapling Kawasan Inti IKN Ditawarkan pada Pengusaha UMKM

Sebanyak 101 kapling di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Kota Nusantara atau IKN ditawarkan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

Baca Selengkapnya

Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PKB dan PKS Bilang Begini

14 jam lalu

Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PKB dan PKS Bilang Begini

Cak Imin menuturkan PKB tidak punya kewajiban ikut membahas jatah menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Ahmad Luthfi Mengaku Sudah Bertemu Jokowi dan Prabowo, Dapat Pesan Ini

14 jam lalu

Ahmad Luthfi Mengaku Sudah Bertemu Jokowi dan Prabowo, Dapat Pesan Ini

Ahmad Luthfi mengaku telah bertemu dengan Jokowi dan Prabowo. Jokowi, kata dia menitipkan sejumlah hal. Adapun Prabowo sebut Luthfi harus menang.

Baca Selengkapnya

6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

18 jam lalu

6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

Jokowi sebut mitigasi harus dilakukan segera terhadap 6 juta data NPWP yang diduga bocor. Sebanyak 25 pejabat negara datanya diretas.

Baca Selengkapnya

Pesan Puan Maharani untuk Anggota DPR-DPD Terpilih di Pemilu 2024

18 jam lalu

Pesan Puan Maharani untuk Anggota DPR-DPD Terpilih di Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani Maharani mewanti-wanti agar para anggota dewan terpilih bisa melakukan intervensi kebijakan negara yang efektif.

Baca Selengkapnya

Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

19 jam lalu

Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

Simak kasus peretasan dan jual beli data yang dilakukan oleh Bjorka

Baca Selengkapnya