TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta mempertimbangkan masak-masak sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen saat ini menjadi 12 persen berlaku per 1 Januari 2025.

"Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya, naik dan tidak naiknya Itu dibahas nanti di kuartal I 2025 yang akan datang," kata Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Menurut dia, hal itu karena menimbang adanya pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini.

Pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen yang berlaku per 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen.

Dikutip dari Koran Tempo, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan pajak ini memengaruhi harga barang dan jasa. Bahkan, membangun rumah sendiri tanpa kontraktor juga dikenai PPN sebesar 12 persen.

Said menjelaskan target penerimaan perpajakan yang ditetapkan Rp2.490 triliun telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada, termasuk skenario apabila PPN jadi naik 12 persen.

"Asumsinya bukan pakai 11 (persen) atau 12 (persen), bahwa ada best effort yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penerimaan perpajakan yang Rp2.490 triliun Kemudian dari cukai bea masuk dan bea keluar sekitar Rp300 (triliun) something," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penerapan kebijakan tarif PPN 12 persen nantinya bakal menyesuaikan dengan kondisi perekonomian, termasuk daya beli masyarakat. Oleh karena itu menurutnya, keputusan tarif PPN itu tetap akan menjadi kewenangan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bahwa di tengah jalan nanti pemerintahan baru berpikir itu (PPN) perlu dinaikkan atau tidak. 1 persen dari 11 (persen) ke 12 (persen) itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan baru yang akan datang," katanya.

Adapun dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.

Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.

Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pada paruh awal 2024 penerimaan pajak terkontraksi 7,9 persen. Semester 1 tahun ini hanya Rp 893,8 triliun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun.

Penerimaan sepanjang tahun ini diperkirakan meleset, bendahara negara memproyeksikan pendapatan dari pajak sepanjang 2024 adalah 96,6 persen dari target atau Rp 1,921,9 triliun dari target Rp 1.988,9 triliun.

Ia mengatakan seretnya pajak disebabkan penurunan harga komoditas seperti CPO atau minyak sawit mentah, batu bara dan tembaga. Hal ini terlihat dari penurunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan sebesar 35 persen, khususnya di industri pertambangan dan pengolahan.

Pilihan Editor Rivalitas dengan Arsjad Sudah Sejak Munas Kadin 2021, Benarkah Anindya Kalah karena Intervensi Jokowi?