TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menyatakan pihaknya mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara.

"Kami mendukung pembentukan badan penerimaan negara di awal-awal periode pemerintahan ini," kata Maftuchan saat ditemui di hotel Le Meridien, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2024.

Menurut dia, wacana pembentukan lembaga Badan Penerimaan Negara telah diusulkan The Prakarsa sejak 2015. Maftuchan mengatakan pembentukan lembaga itu ditujukan untuk mengejar potensi pajak di Indonesia.

"Karena memang itu yang kami usulkan sejak 2015," kata dia.

Lebih lanjut, Maftuchan mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara terdapat di dalam visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berencana untuk mengejar pembentukan lembaga ini agar dapat terealisasikan.

"Ndilalah-nya visi misinya Prabowo ada pembentukan Badan Penerimaan Negara. Nah ini kami akan kejar ini, wujudkan, kira-kira gitu," tutur Maftuchan.

Menurutnya, saat ini lembaga pajak perlu dilakukan pembenahan. Pembenahan itu, kata Maftuchan, dengan menyatukan lembaga pajak secara konsolidasi.

"Kalau kelembagaan pajak dibenerin, ya disatuin secara konsolidasi gitu menjadi satu badan," kata dia.

Maftuchan menilai, penyatuan lembaga pajak dapat meningkatkan rasio pajak di masa kepemerintahan mendatang. Sehingga, kata dia, rasio pajak naik berkisar 3 sampai 6 persen dalam 5 tahun.

"Itu bisa berkontribusi 3 sampai 6 persen kenaikan tax ratio dalam 5 tahun kedepan," tutur Maftuchan.

Sementara itu, Maftuchan mengatakan Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara. Namun, kata dia, janji itu tidak diwujudkan pemerintah Jokowi hingga masa akhir jabatannya.

"Iya, Jokowi sudah pernah janji akan mem-follow up tetapi sampai selesai tidak terlaksana," kata dia.

Dikutip dari Koran Tempo edisi Jumat, 13 September 2024, rencana pembentukan Badan Otorita Penerimaan negara tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pembentukan lembaga itu memisahkan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.

Wakil Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Anggawira, mengatakan pemerintahan mendatang menargetkan peningkatan penerimaan negara. Sehingga, kata dia, pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara menjadi langkah strategis untuk mendongkrak penerimaan negara.

Pilihan Editor: Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara