TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan butuh sosok yang tegas untuk menjalankan hak tagih negara kepada obligor BLBI. Pasalnya ada beberapa obligor yang melarikan diri ke luar negeri hingga pindah kewarganegaraan.

"Dibutuhkan ketua Satgas BLBI ini yang lebih inovatif, lebih cepat. Terutama untuk mencegah, karena ada memang beberapa obligor BLBI yang melarikan diri, pindah kewarganegaraan gitu ya. Jadi harus bergerak," ujarnya kepada Tempo, Sabtu 14 September 2024.

Satgas BLBI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021. Namun masa kerjanya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Sementara dari total Rp110 triliun yang dikejar sebagai hak tagih negara, saat ini masih tersisa sekitar Rp 71 Triliun.

Meski akan berakhir, Bhima mengatakan Satgas BLBI harus terus bergerak cepat. Pasalnya semakin lama utang tersebut ditagih, maka negara akan dibebankan bunga yang semakin besar setiap tahunnya.

"BLBI ini kan sangat mahal, ya. Akhirnya membuat negara setiap tahun harus memikirkan pembayaran bunga utang yang terus menerus mungkin membesar nilainya," katanya.

Selanjutnya, Bhima menyarankan pemerintah untuk menjalin kerja sama yang lebih erat kepada negara lain, seperti Singapura. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah obligor melakukan pencucian uang di luar negeri. Apalagi menurutnya, banyak aset dari para debitur tersebut yang terbesar di berbagai negara.

"Jadi ada kerjasama internasional yang diperlukan di situ," ucapnya.

Berakhirnya masa Satgas BLBI akhir tahun ini, pemerintah berencana untuk menggantinya dengan membentuk komite. Sebagai ekonom, Bhima tidak mempersoalkan bentuk badan yang bertugas untuk menagih hak utang negara tersebut. Yang penting baginya adalah ketua badannya harus dipilih dari sosok yang mempunyai jiwa keberanian.

"Memang butuh sosok yang lebih berani tentunya mendapatkan dukungan dari presiden," kata Bhima.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan akan membentuk komite penanganan hak tagih dana BLBI sebagai pengganti Satgas. Untuk mengejar target pengumpulan pada 2025, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 10,25 miliar.

”Kebutuhan extra effort yang kami bayangkan sebesar Rp 10,25 miliar untuk pembentukan komite penanganan hak tagih dana BLBI sebagai pengganti Satgas,” ujar Suahasil saat rapat dengan Komisi XI di Senayan, dikutip dari YouTube DPR Selasa, 10 September 2024.

Ilona Estherina berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Asia Pacific Fibers Bantah Ada Relasi dengan Texmaco Group dan Marimutu Sinivasan