TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 21 Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda utama mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjid.

Dalam siaran pers Sabtu, 14 September 2024, para pengurus ini menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Munaslub itu digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Adapun 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak agenda ini adalah Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Muhalim Djafar Litty, Ketua Umum Kadin Gorontalo, menyatakan dukungannya pada Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid untuk menyelesaikan kepemimpinannya hingga 2026 mendatang.

“Selain itu, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri,” tulis Muhalim dalam siaran tertulis tersebut.

Sejalan dengan yang disampaikan Muhalim Djafar, Ketua Kadin Sulawesi Tenggara Anton Timbang juga menyatakan penolakannya pada Munaslub yang diadakan hari ini.

“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,” ujar Anton.

Sebelumnya, pengurus Kadin Indonesia dari tiap provinsi akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024. Sejumlah anggota asosiasi itu menyebutkan salah satu agenda dalam Munaslub tersebut adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, yaitu Arsjad Rasjid.

Usulan Munaslub itu muncul dari para Ketua Kadin Provinsi yang berkumpul di Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, dan anggota dewan pertimbangan menerima usulan itu secara langsung.

Ketua Kadin dari Bangka Belitung, Thomas Jusman, mengatakan para petinggi asosiasinya di berbagai daerah mengusulkan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) karena untuk kebaikan para pengusaha. Dia menyebut Kadin Indonesia harus netral dan konsisten menjadi mitra pemerintah.

“Munaslub yang kami usulkan merupakan jalan terbaik bagi kita bersama dan tentunya untuk iklim dunia usaha, di mana Kadin adalah tempat berkumpulnya para pengusaha yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah yang harus sejalan dengan pemerintah,” kata Thomas saat menyampaikan pidato di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024.

Adil Al Hasan turut berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Terkini: Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe, Bos Indodax Sebut Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara