Terkini Bisnis: Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Rp10 Miliar, Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan
Editor
Martha Warta Silaban
Kamis, 12 September 2024 12:57 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 12 September 2024 dimulai dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaminkan penganggaran dana Rp10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025.
Kemudian informasi mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 resmi ditutup Senin lalu pukul 23.59 WIB, dengan sejumlah instansi masih mengalami sepi peminat.
Selain itu berita tentang cara menonaktifkan BPJS Kesehatan. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:
1. Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaminkan penganggaran dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025.
“Anggaran yang di DPR itu memang kami untuk mendukung sosialisasi. Soal bentuknya seperti apa ini (sosialisasi) nanti makan bergizi gratis kan perlu penyadaran pemahaman dari masyarakat mengenai guna dan fungsinya,” katanya di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.
Program makan bergizi gratis awalnya adalah program makan siang gratis yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Setelah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran bersiap untuk mewujudkan janji tersebut.
Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->
2. Statistik CPNS 2014: 10 Instansi Pusat dan Daerah Ini Paling Sepi Peminat
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS 2024 resmi ditutup Senin lalu pukul 23.59 WIB, dengan sejumlah instansi masih mengalami sepi peminat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan kelancaran proses seleksi di seluruh instansi, termasuk yang kekurangan pelamar.
Beberapa instansi pusat dan daerah mencatat jumlah pelamar yang rendah, seperti Pemerintah Kota Gorontalo dengan hanya 13 pelamar untuk 5 formasi, dan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan 19 pelamar untuk 9 formasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen, yang menuntut penanganan keluhan lebih intensif.
Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->
3. Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang bisa diikuti oleh warga negara Indonesia. Tetapi ada beberapa kondisi di mana seseorang ingin menonaktifkan kepesertaan mereka, seperti pindah ke asuransi lain atau meninggal dunia.
Sebelum menonaktifkan BPJS Kesehatan, berikut dokumen yang harus dipersiapkan:
- Kartu keluarga
- Identitas peserta seperti KTP
- Nomor HP peserta
- Surat kematian (bila alasannya peserta telah meninggal), dan
- Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.
Baca berita selengkapnya di sini.
Pilihan Editor: Perusahaan Qatar Minat Investasi di Sektor Pertenakan Sapi Perah RI untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis